INDONESIA, negeri yang seolah-olah tak pernah sepi dari bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, sedangkan gunung meletus dan gempa serta tsunami juga terus mengintip, bisa muncul sewaktu-waktu.
Wilayah RI rentan gempa, karena berada di pertemuan tiga lempeng aktif dunia (Indo-Australia, Euro-Asia dan lempeng Pasifik) dan di kawasan lingkaran cincin api Pasifik yang ditandai dengan keberadaan 142 gunung berapi aktif.
Kerugian materi diakibatkan bencana di Indonesia yakni sekitar Rp40 triliun, didominasi oleh banjir dan tanah longsor, adalah yang terbesar di ASEAN.
Seolah-olah terperosok dalam lubang yang sama, bencana demi bencana berlalu, mitigasi yang bisa menekan risiko kerugian jiwa dan materi, masih terabaikan, belum menjadi prioritas.
Ironisnya, menurut Kahumas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, orientasi pembangunan nasional maupun di daerah justeru sebaliknya, berpotensi meningkatkan risiko bencana.
Contohnya, minimal sekitar 500.000 Ha kawasan hutan Indonesia rusak setiap tahun akibat ulah manusia, sedangkan yang direhabilitasi hanya sekitar 250.000 Ha atau separuhnya, itupun belum tentu berhasil seluruhnya.
Data BNPB mengungkapkan, jumlah bencana alam pada 2016 yakni 2.151 kali, tertinggi selama satu dekade terakhir yang trennya juga meningkat terus (kecuali pada 2011, 2013 dan 2015.
Selama 2016 tercatat 2.171 kali bencana alam, yang tertinggi selama 10 tahun terakhir yakni 816 kali pada 2007, 1.073 kali pada 2008, l.246 kali pada 2009, l.941 kali dalam 2010, l.811 kali selama 2011, 1.674 kali di tahun 2013, 1.967 kali di 2014 dan pada 2015 1.681 kali.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir (713 kali), puting beliung (608 kali) dan tanah longsor (552 kali) mendominasi kejadian bencana alam selama 20016 (90 persen).
Korban jiwa meningkat
Tren jumlah korban jiwa akibat bencana alam juga meningkat selama tiga tahun terakhir ini yakni 567 meninggal atau hilang pada 2016 (sampai November) dibandingkan 259 orang meninggal atau hilang pada tahun sebelumnya.
Di balik meluasnya bencana dan meningkatnya jumlah korban akibat bencana, perhatian pemerintah dan DPR terhadap penanggulangan bencana ternyata masih rendah.
Hal itu tampak dari minimnya anggaran penanggulangan bencana (Rp 4 trilun dalam APBN 2015). Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum terbentuk di 47 kabupaten .
Bercermin dari gempa Pidie dan bencana-bencana alam di Indonesia lainnya, jatuhnya korban bukan akibat bencana itu sendiri, tetapi karena terabaikannya tindakan mitigasi.
Mudahnya pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa diduga menjadi salah satu penyebab besarnya jumlah korban saat terjadi gempa berkekuatan relatif rendah.
Persyaratan terkait bangunan tahan gempa sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 18/ 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 28/2002 tentang bangunan gedung, juga dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sayangnya, UU tersebut cuma aturan diatas kertas, lemah pengawasan.
Indonesia bisa mencontoh Jepang misalnya. Pemerintah Prefektur Miyagi, harus membayar ganti rugi 13,4 juta dolar AS (sekitar Rp190 milyar) kepada keluarga 13 siswa SD yang tewas karena dianggap lalai menangani gempa dan tsunami yang terjadi pada Maret 2011.
Begitu pula dengan pimpinan pengembang apartemen berlantai 17 di kota Tainan, Taiwan yang dijebloskan ke dalam bui akibat rubuhnya bangunan tersebut diterjang gempa pada Februari lalu yang menyebabkan 43 orang tewas dan 95 orang terjebak reruntuhan bangunan.
Tingkatkan kewaspadaan
Warga di sejumlah daerah terutama di wiilayah Jabodetabek harus terus mewaspadai ancaman banjir akibat tingginya curah hujan yang baru akan mencapai puncaknya pada awal 2017.
Menurut peneliti BMKG Siswanto, cuaca ekstrim terjadi akibat penguapan di atas Samudera Hindia tengah dan Australia barat laut yang berdampak pada cuaca di pesisir barat dan bagian selatan Sumatera. Anomali suhu di permukaan laut mendorong massa uap air mengarah ke Indonesia bagian barat. Ini perlu diwaspadai pada 2017.
Kebakaran hutan berpotensi pada 2017 yang diprakirakan lebih kering ketimbang tahun ini, sementara warga di wilayah Jabodetabek, juga harus bersiap-siap menyambut bahaya banjir, mengingat puncak musim hujan baru diprediksi terjadi awal tahun sampai Ferbruari mendatang.
Agar tidak kalang-kabut saat bencana muncul, tindakan mitigasi perlu dirembug dari sekarang, mulai dari penganggarannya (bersama DPR), kesiapan aparat dan warga di wilayah rawan bencana, kesiapan prasarana, sarana dan peralatan.
Menjelang pilkada serentak pada 15 Februari 2017 dan pemilihan presiden pada 2019 rakyat berharap agar salah satu kriteria bagi pemenangnya nanti adalah sosok yang peduli dan sadar bencana.
