JAKARTA – (KBKNEWS) – 23/8 – KORNAS Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam sistem penerimaan mahasiswa baru (maba) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Ubaid seperti ditulis kompas.com (23/8) menyebutkan, modus yang terjadi di Unsoed bukanlah sesuatu yang baru. Ia menyebut setiap musim penerimaan mahasiswa baru, selalu ada temuan kasus serupa.
“Sudah menjadi rahasia umum, jalur mandiri memang jalur di mana ada pintu-pintu atau celah penyelewengan dana atau dalam ‘jual beli’ kursi kuliah yang dimanfaatkan oleh kampus untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya,” ujar Ubaid dalam dialog Kompas Petang Kompas TV, Sabtu (22/8).
Menurutnya, banyak pimpinan kampus terlibat kasus penerimaan jalur mandiri, tidak hanya di Unsoed saja seperti yang terjadi baru-baru ini. Karena banyaknya kasus terjadi, Ubaid menilai jalur mandiri menimbulkan tanda tanya besar.
“Ini jalur yang sangat gelap dan memberikan karpet merah bagi mahasiswa atau orang tua yang memberikan uang lebih kepada kampus,” ucapnya.
Ia mengatakan, kasus-kasus pemerasan atau gratifikasi sering terjadi untuk penerimaan di fakultas-fakultas yang banyak diminati mahasiswa, tidak hanya di Fakultas Kedokteran (FK) saja seperti yang terjadi di Unsoed.
Ubaid mengaku menyayangkan adanya jalur mandiri ini. Ia menilai jalur mandiri terbukti menimbulkan banyak korban dari orang tua atau mahasiswa yang tidak bisa membayar ketika diminta “membeli kursi kuliah” oleh oknum-oknum pimpinan kampus.
Tidak hanya keterlibatan oknum kampus, menurut Ubaid sistem jalur mandiri itu sendiri juga bermasalah.
“Jalur mandiri ini sistem yang memang tidak transparan dan tidak akuntabel. Tidak seperti jalur lain, contoh ada kan penerimaan mahasiswa berbasis prestasi, ada juga berbasis tes,” ujarnya.
Ubaid menjelaskan, jalur mandiri menjadi otonomi kampus sehingga pihak kampuslah yang menentukan kuota sampai besaran biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa.
Menurutnya, otonomi kampus itu kemudian tidak jarang dimanfaatkan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dari jalur mandiri.
Bahkan, ia menilai jalur mandiri seakan-akan hanya dikhususkan bagi mereka yang mampu membayar.
Enam tersangka
KPK menahan enam tersangka pascaoperasi operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (20/8) yakni Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, Dian Mulia Wardhana dan Adi Wiharto selaku pihak swasta.
Sedangkan Mulyono yang keponakan Akhmad Sodiq, mengamankan uang tunai Rp650 juta dan saldo dalam rekening senilai Rp99 juta yang diduga hasil korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru di Unsoed Purwokerto tahun ajaran 2025-2026.
Jalur mandiri menjadi salah satu kesempatan bagi siswa untuk masuk PTN setelah tidak lolos melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Namun, kesempatan tersebut justru diduga dimanfaatkan sejumlah pihak di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) untuk memperjualbelikan kursi mahasiswa baru.
Salah satu modus yang terungkap adalah dugaan jual beli kursi Fakultas Kedokteran (FK) Unsoed.
Sebagaimna dilansir Antara, Sabtu (22/8), KPK menduga Norman Arie Prayogo menggunakan Dian dan Adhi sebagai perantara untuk meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa dengan iming-iming anak mereka dapat diterima di FK Unsoed.
Nilainya mencapai Rp 650 juta untuk satu kursi. Namun, setelah uang diserahkan, calon mahasiswa tersebut ternyata dinyatakan tidak lolos seleksi mandiri sehingga orag tuanya meminta uang dikembalikan.
Dian dan Adhi selanjutnya menyampaikan persoalan tersebut kepada Norman. Untuk mengembalikan uang Rp 650 juta itu, Norman, dengan sepengetahuan Sodiq, diduga meminjam uang dari pihak swasta.
Dalam proses berikutnya, perusahaan milik Mulyono, keponakan Sodiq, memenangkan tiga paket pekerjaan di Unsoed, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.
Pembayaran dari proyek tersebut kemudian diduga digunakan untuk melunasi pinjaman Rp 650 juta.
Rektor diduga mengatur penerimaan gratifikasi Modus lainnya diduga melibatkan langsung Sodiq.
Audit seluruh PTN
Dugaan kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed jalur Mandiri ini mendorong DPR meminta pemerintah melakukan audit di seluruh PTN untuk memastikanproses seleksi tidak menjadi ruang transaksi dan penyalahgunaan wewenang.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, mengatakan kasus yang mencuat di Unsoed harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola penerimaan mahasiswa baru, khususnya jalur mandiri.
“Kami mendukung penuh langkah KPK. Ini momentum untuk benar-benar bersih-bersih dunia pendidikan dari praktik korupsi. Perguruan tinggi harus menjadi ruang yang bersih dari praktik-praktik semacam ini,” kata Habib Syarief, dikutip Minggu (23/8).
Menurutnya, dugaan praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru merupakan persoalan serius karena menyangkut hak masyarakat memperoleh pendidikan tinggi secara adil.
“Jangan sampai akses pendidikan tinggi ditentukan oleh kemampuan membayar atau kedekatan dengan pihak tertentu. Setiap calon mahasiswa harus mendapatkan kesempatan yang adil berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia meminta evaluasi tidak hanya dilakukan setelah muncul kasus hukum, tetapi menjadi bagian dari sistem pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan tinggi.
“KPK dan Kemdiktisaintek harus melakukan evaluasi total. Kita membutuhkan road map pencegahan korupsi di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Jangan sampai kita hanya bergerak setelah terjadi OTT,” tuturnya.
Institusi pendidikan tinggi di negeri ini yang notabene adalah kawah candradimuka kader-kader bangsa pun ternyata tidak steril dari “virus-virus korupsi”.
Quo vadis? mau dibawa ke mana pendidikan Indonesia
