TEPAT setahun sudah, sejak junta militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dari pemerintah sipil, 1 Februari 2021, di tengah himpitan ekonomi dan tekanan int’l belum ada tanda-tanda akan lengser.
Dalam KTT ASEAN di Jakarta, April 2021, para pemimpin perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara itu mengeluarkan lima butir kesepakatan, namun sampai saat ini tidak digubris oleh rejim junta.
Lima poin yang disepkati yakni penghentian segala bentuk kekerasan, penunjukan Utusa Khusus ASEAN untuk Myanmar guna memediasi para pihak yang bertikai, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan dialog oleh semua pihak di Myanmar,
Yang terwujud baru penunjukan Utusan Khusus, sehingga Kemlu RI, Selasa lalu (1/2) kembali melontarkan kecaman atas aksi kudetaoleh militer tersebut, menyerukan dilaksanakannya lima poin konsensus dan memberi akses pada Utusan Khusus memulai kerjanya sesuai mandat.
Namun alih-alih melunak, rezim junta malah bertindak lebih keras, menciduk penduduk pro demokrasi, memberangus aksi-aksi unjuk rasa dan menumpasnya dengan kekerasan.
Asosiasi Perbantuan Tawanan Politik (AAPP) Myanmar melaporkan, 1.503 orang tewas dalam berbagai aksi unjukrasa atau perburuan oleh Tatmadaw (militer), 11.833 ditangkap dan 1.972 orang masih diburu. Sebanyak 61 orang tewas, disiksa dalam penjara.
Namun Pengurus AAPP Bo Kyi masih mengapersiasi Myanmar yang mengucilkan rezim junta dari peremuan-pertemuan ASEAN walau juga mendeak agar ASEAN mengambil langkah lebih tegas lagi.
Sebaliknya, Direktur Institut of Security and International Studies Chualalongkorn University Thitinan Pongsudhirak menyebutkan, posisi ASEAN saat ini “dilemahkan” oleh kepemimpinan bergilir yang dipegang Kamboja saat ini.
PM Hung Sen, Jalan Sendiri
Bagaimana tidak, PM Hung Sen “jalan sendiri” melawat ke Myanmar medio Januari lalu, bertemu pimpinan junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Yang dilakukannya, dianggap penghianatan pada ASEAN dan pengakuan pada rezim junta Myanmar.
Sementara kondisi di lapangan sendiri makin sulit, selain himpitan ekonomi akibat embargo oleh pihak Barat, khususnya AS, gerakan perlawanan dan pembangkangan semakin meluas di seluruh negeri.
Di ibukota lama Yangoon saja tercatat ada 83 kelompok perlawanan dan di luar kota 651 kelompok yang antara lain terlibat 11 kali pemboman di kota Yangoon.
Agaknya tanpa kekuatan bersenjata, rezim junta akan tetap bercokol, karena masih ada dukungan dari China, sehingga mulai muncul desakan agar memperkuat kelompok perlawanan termasuk dengan persenjataan.
Tatmadaw akhir-akhir ini juga cukup kewalahan menghadapi milisi pro-demokrasi terutama di luar ibukota, sehingga terpaksa mengirimkan pasukan atau bantuan melalui udara guna menghindari penghadangan.
Dengan bantuan persenjataan, termasuk meriam atau rudal anti pesawat serta roket atau rudal anti tank, milisi diharapkan bisa menekan junta militer ke meja perundingan.
Jika penguasa bergeming dan bertahan dengan menggunakan kekuatannya, kadang-kadang diperlukan kekuatan pula untuk menggusurnya.(AFP/Reuters/ns)
