NEWYORK (KBK) – Beberapa negara telah menggunakan forum PBB untuk mengkritik kebijakan Australia terhadap pengungsi.
Negara AS, Inggris dan lain-lain meminta Australia harus berhenti menolak perahu pengungsi dan menyuruh mereka kembali ke laut lepas. Selain itu Asutralia juga dikritik karena menggunakan pusat-pusat penahanan di lepas pantai.
Dewan HAM PBB melakukan penelaahan catatan hak asasi manusia setiap negara setiap empat tahun sekali.
Kritik itu muncul setelah kematian pencari suaka yang mencoba melarikan diri dari penjara lepas pantai Australia di Pulau Christmas.
Kantor Berita BBC melaporkan, Selasa (10/11/2015), lebih dari 100 perwakilan negara mengkritisi kebijakan Australia selama membahas masalah pengungsi di PBB termasuk Swedia, Norwegia, Kanada, Fiji, Perancis, Jerman dan Swiss.
Australia Fairfax Media juga memberitakan keperihatinan Korea dan Iran atas kebijakan Australia tersebut.
“Kami tetap prihatin tentang perlindungan Australia atas hak-hak migran, terutama perempuan dan anak-anak di fasilitas lepas pantai,” ujar delegasi Turki menelaah laporan HAM PBB.
Pejabat Australia, yang diberi kesempatan untuk menanggapi kritikan tersebut berargumen, bahwa kebijakan kontroversial negara itu merupakan dalam upaya menyelamatkan nyawa dengan memebrikan efek jera untu mengurangi pelayaran laut yang berbahaya.
Selain itu, dikatakannya, Australia berupaya untuk menampung lebih banyak pengungsi.
Australia mulai mengusir balik perahu pengungsi yang berusaha mencapai pantai negara itu setelah pemerintahan koalisi Liberal-Nasional yang saat ini berkuasa, sejak tahun 2013.
Pencari suaka dicegat dikirim ke Pulau Christmas sebuah wilayah Australia di Samudera Hindia, serta Pulau Manus di Papua Nugini dan Nauru di Pasifik Selatan.
Delegasi Swedia mengatakan di sidang PBB, Australia adalah satu-satunya negara yang menggunakan penahanan lepas pantai untuk pengungsi yang mencari suaka.
