SIKAP picik, mau memang sendiri, intoleran terhadap pihak lain atau dikenal sebagai bagian aliran populisme, bisa mengancam perpecahan atau disintegrasi NKRI di tengah kemajemukan bangsa ini.
Populisme akan mendikotomikan atau membenturkan orang atau kelompok dalam posisi berhadap-hadapan sebagai “aku atau saya”, “kita atau kami”, “kamu, kalian atau anda ” , “dia” dan “mereka” sehingga satu dan lainnya mudah dijerumuskan ke jurang konflik.
Di dalam situasi seperti itu, jika muncul perbedaan, orang atau kelompok sering bersikap reaktif untuk membela pihaknya, bahkan membabi-buta menyerang pihak lain ketimbang berfikir jernih, menggunakan nalarnya.
Jika kebenaran sudah dimonopoli atau ditafsirkan secara sepihak, proses dialektika (tesis, antitesis dan sintesis) pun terhenti, padahal hanya melalui dialog dan argumentasi mengacu pada hukum, kaidah atau tatanan masyarakat, kebenaran yang disepakati bersama akan muncul.
Kondisi itu bertambah parah lagi jika ada kekuatan tertentu yang melakukan penggiringan secara massif terhadap publik agar tanpa disadari, mereka terperangkap untuk berpihak pada pandangan tertentu yang justeru keliru.
Bahwa kebenaran dijadikan komoditas dagang tercermin dari bisnis grup Saracen, penyedia layanan dunia maya yang bisa memuat konten berita sesuai pesanan, termasuk untuk menyebar fitnah, ujaran kebencian, hoaks dan berita fabrikasi atau rekayasa.
Kelompok Saracen sudah berdiri sejak 2015, diduga juga terlibat dalam proses Pilkada DKI Jakarta lalu dan juga menyasar Pilkada Serentak 2015 dan Pilpres 2019.
Sementara itu, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Frans Magnis-Suseno menilai, populisme adalah bentuk egoisme individu yang hanya melihat diri sendiri.
“Sikap seperti ini akan memicu radikalisme yang dapat memecah belah bangsa, “ tuturnya dalam seminar bertema Pancasila Sebagai Pandangan Hidup, di Jakarta (19/9).
Untung ada Pancasila
Indonesia, menurut Frans, beruntung memiliki ideologi Pancasila yang mengedepankan kepentingan bersama, berbanding terbalik dengan paham populisme yang hanya berfikiran sempit untuk kelompoknya.
Frans Magnis masih yakin, bersama Pancasila, mayoritas publik di Indonesia dengan lapang dada dapat menerima kehadiran kelompok minoritas.
Pembicara tamu, Wakil Ketua Penyusun Prinsip Dasar Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) Prof. Thomas Meyer menilai, paham populisme dapat dicegah melalui sikap toleransi yang mengakui prinsip agama lain sebagai nilai yang sama.
Sementara pada seminar nilai-nilai kebangsaan Pendidikan Reguler Angkatan ke-56 Lemhanas di Jakarta (19/9) , Sosiolog UI Imam Prasojo menilai, di era industri informasi berjejaring kini terjadi perubahan peradaban yang memunculkan budaya bersosialisasi tanpa tatap muka.
Namun ia menyayangkan, sering masyarakat tidak menyaring dulu aneka ragam informasi dari medsos, bahkan malah ikut menebar kebencian yang bisa mengancam persatuan.
Tugas para pemimpin, pendidik dan tokoh masyarakat dan agama untuk terus menanamkan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kebangsaan pada generasi muda demi mencegah tumbuh suburnya paham populisme.
Sedangkan aparat kepolisian dituntut untuk mengusut tuntas bisnis hoaks grup Saracen dan kemungkinan banyak lagi yang lain dan tidak terkecuali para pemesan yang konon melibatkan sejumlah tokoh partai .
