Selama setengah abad kekuasaan militer di Myanmar, intelijen militer dijadikan alat penguasa untuk memantau oposisi dan jika perlu menghancurkan siapa saja yang berbeda pendapat.
Trik kotor kekuasaan, berupaya melakukan infiltrasi dan memanipulasi, mereka mengubah keadaan satu ke keadaan yang lainnya.
Hal itu terungkap dari laporan Tim Investigasi Al Jazeera yang dilaporkan, Rabu (28/10/2015). Tim ini menghabiskan beberapa bulan untuk meminta mantan perwira intelijen militer Myanmar untuk mau diwawancarai menyangkut “Agenda Genosida terhadap Etnik Rohingya” di negeri yang dulu dikenal Burma itu.
Setelah akhirnya setuju, dia pun menjelaskan kepada Al Jazeera dengan sangat gamblang, bagaimana ia dan rekan-rekannya berbaur dengan warga biasa untuk melakukan propaganda mencapai tujuannya.
Diceritakannya, para pejabat intelijen melakukan penyamaran sebagai penjual es, tukang sapu, pedagang kaki lima dan bahkan beberapa petugas berpura-pura menjadi orang gila.
Dilaporkan Al Jazeera, pada tahun 2008, penguasa militer Myanmar membuat konstitusi baru yang memberikan ruang yang lebih untuk partai politik, akhirnya partai-partai oposisi berhasil memenangkan tiga-perempat dari seluruh kursi parlemen. Seperempatnya lagi dikuasai perwira militer.
Sejak itu, Myanmar berubah dengan cepat. Kota-kota besar sekarang terlihat lebih hidup. Investasi asing pun mengalir, pembangunan infrastruktur dan pariwisata terus berkembang. Kebebasan berpendapat melalui media pun terlihat mulai dinamis.
Hanya saja, menurut Al Jazeera, salah satu topik yang masih misteri adalah apakah lembaga rahasia negara Myanmar, apa operasi intelijen terus berjalan?
Menciptakan Konflik
Apapun partai yang memenangkan pemilu di parlemen di Myanmar, 8 November 2015 nanti, tetap saja kekuasaan militer di negara itu akan mempertahankan kontrolnya atas polisi rahasia dan intelijen, dan untuk yang satu ini partai politik tidak akan mampu membendungnya.
Saat ini, hanya segelintir tahanan politik yang masih di penjara, setelah ribuan orang dibebaskan tahun 2011. Tapi apakah pemerintah masih menyadap dan memantau pergerakan lawan-lawannya? Apakah agen rahasia masih bermain ‘trik kotor’ dalam bayang-bayang?
Menjawab hal ini, Al Jazeera telah memperoleh dokumen dan kesaksian beberapa orang saksi mata yang menunjukkan bahwa semua itu ternyata masih terjadi.
Petugas Intelijen Militer, yang pensiun sebelum 2012, menjelaskan bagaimana lembaga intelijen digunakan untuk menyebarkan agen-agen provokator, untuk memprovokasi masalah antara Muslim dan Buddha.
“Orang-orang ini diam-diam memasuki komunitas Muslim. Mereka menciptakan masalah dengan menghina Islam, memukul dan menyerang Muslim,” kata mantan perwira.
Al Jazeera telah membuat beberapa permintaan untuk meminta komentar Presiden Myanmar tentang hal ini, namun sampai saat ini Kantor Presiden masih menutup rapat pintunya dan juru bicara presiden belum memberikan tanggapan.
Thein Than Oo, seorang pengacara hak asasi manusia yang berbasis di Mandalay mengatakan kepada Al Jazeera, “Di Myanmar, sangat mudah mengadu domba orang Buddha dan Islam.”
“Militer mengambil keuntungan dari kelemahan umat yang pendidikannya kurang dan kurangnya pengetahuan umum,” jelasnya.
Sae Thein Win adalah mantan perwira utama di Angkatan Darat Myanmar, sebelum ia membelot Ia bertugas mengalihkan perhatian orang-orang,” katanya kepada Al Jazeera. “Mereka membuat orang khawatir, menyebarkan ketakutan, kebencian, dan menciptakan konflik.”
Isu Agama untuk Memecah-Belah.
Seorang pria yang berulang kali muncul sebagai tokoh sentral dalam konflik tersebut adalah Wirathu, seorang biarawan yang dikenal dengan retorika anti-Muslim.
Politisi oposisi menuduh Wirathu sebagai antek militer. Namun tuduhan itu dibantah Wirathu, ia menantang untuk membuktikannya.
Wirathu juga dituduh memicu kekerasan di kota-kota di Myanmar pada tahun 2013, ketika ratusan orang tewas dalam kerusuhan komunal. Wirathu sering mengunjungi kota-kota ini sebelum kekerasan itu pecah.
Sekali lagi, hal ini dianggap Tim Investigasi Al Jazeera butuh biaya untuk menjalankan propaganda itu. Ketika ditanya kepada Wirathu tentang tuduhan ia pemicu kerusuhan ia membantahnya.
“Saya bukan orang yang mengatur pembakaran,” katanya kepada Al Jazeera, berbicara di perpustakaan di biara Mandalay. “Saya mencegah kebakaran. Jika ada api, saya minta padamkan dengan cepat.”
Komite Perlindungan Ras dan Agama – yang dikenal dengan singkatan Ma Ba Tha dalam bahasa Burma, membenarkan bahwa Wirathu adalah pemimpin spritual yang menggerakan genosida itu, Ia didukung oleh pemerintah dan militer.
Hasil temuan Tim Investigasi Al Jazeera mengaenai Agenda Genosida untuk Rohingya ini, juga memantau rekening dari biksu yang memimpin Revolusi Saffron pada tahun 2007 itu, beberapa bukti menunjukkan Wirathu menawarkan sejumlah uang kepada mereka yang mau bergabung.
Sekali lagi, Wirathu menolak tuduhan itu. Menurutnya itu adalah kebohongan, yang sengaja dihembuskan untuk melemahkan dia.
Menurut mantan petugas intelijen, akar musabab semua ini adalah karena militer terlihat takut kalau-kalau kekuatan militer akan melemah, ketika terjadi penguatan lembaga-lembaga demokratis.
“Para pemimpin militer takut kehilangan posisi mereka. Oleh karena itu mereka menggunakan agama untuk kepentingan politik mereka,” ungkap kesimpulan studi dari Laporan Investigasi Al Jazeera ini.
