Aditya Kurniawan
NIM: 7024220006
Mahasiswa S2 Komunikasi dan Media, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila
Deskripsi Singkat Organisasi
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin (RSHS) adalah sebuah rumah sakit vertikal Milik Kementerian Kesehatan RI yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah sakit ini merupakan salah satu badan layanan umum (BLU) kesehatan dan sebelumnya berbentuk perusahaan jawatan. Saat ini Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung juga merupakan rumah sakit pendidikan, bekerjasama dengan Universitas Padjajaran (UNPAD). Dimana setiap dokter umum yang hendak melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis akan mejalani pendidikan di rumah sakit ini.
Krisis Yang Dihadapi
Pada bulan Maret 2025, mencuat di media sosial kasus pelecehan seksual yang dialami pasien RSHS. Pelakunya adalah dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP), kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Jawa Barat sejak 23 Maret 2025. Kasus ini pertama kali diketahui publik lewat unggahan akun Instagram @ppdsgramm yang menampilkan tangkapan layar berisi laporan dugaan pemerkosaan oleh residen anestesi kepada seorang keluarga pasien menggunakan obat bius.
Tangkapan layar tersebut viral setelah dibagikan ulang oleh akun X @txtdarijasputih, yang hingga Rabu sore telah ditonton lebih dari 4,7 juta kali. Sejak kasusnya viral, tak sedikit warganet yang menghujat oknum dokter tersebut. Seluruh kolom komentar pada konten yang memuat kasus ini dibanjiri oleh sentimen negatif. Kasus tersebut membuat nama RSHS dan UNPAD tercoreng. Terancam kehilangan kepercayaan publik bila kasus tidak diselesaikan secara tuntas. Perlu digarisbawahi bahwa dokter PAP bukan dokter tetap RSHS, ia hanya sedang pendidikan d RS tersebut
Strategi Komunkasi Krisis yang Dilakukan
Menghadapi krisis tersebut pihak UNPAD dan RSHS segera mengeluarkan pernyataan resmi bahwa dokter PAP diberhentikan dari program PPDS karena telah melakukan pelanggaran etik profesi berat dan disiplin. Melalui press release yang dikeluarkan, UNPAD dan RSHS mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual dan berkomitmen untuk mengawal kasus ini secara tegas, adil, dan transparan. RSHS juga memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Polda Jabar mendukung selama proses hukum berlangsung.
Ditinjau dari strategi komunikasi kirisis dan melihat isi konten yang dimuat pada press release, pihak RSHS dan UNPAD telah menunjukan sikap empati pada korban, komitmen penuntasan masalah, ketegasan dengan memberhentikan PAP dan siap melakukan pendampingan pada korban termasuk penguatan secara psikologis. Release ini juga segera diterbitkan tak lama setelah kasus viral, sehingga publik dapat menilai dengan cepat siapa pihak yang paling bertanggung jawab dari kasus tersebut.
Pengungkapannya pun berlangsung cepat berkat kinerja manajemen RSHS dan UNPAD yang berhasil membujuk korban untuk bercerita guna memvalidasi berita yang viral di media sosial. Untuk menguatkan mental korban dan sebagai bukti nyata pihak RSHS aware dengan kasus ini juga ditandai dengan kunjungan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan ke RSHS. Dari cara-cara strtategi komunikasi krisis yang dilakukan RSHS ini dapat dikatakan berhasil. Semua stake holder yang terlibat sepakat untuk satu suara menghukum pelaku dan itu sudah sesuai dengan keinginan warganet.
Media Komunikasi Krisis Digital Apa yang Digunakan
Dalam penyelesaian krisis, kedua lembaga tersebut lebih memilih menggunakan media massa atau berita online. Melalui skema jumpa press, manajemen RSHS dan UNPAD menyebarkan sikap lembaga terkait kasus tersebut. Bila kita telusur pada google, semua pemberitaan online mengenai kasus ini terasa positif bagi RSHS. Tidak ada angel berita yang memuat keterlambatan atau menyudutkan RSHS menangani kasus ini. Untuk menambah eksposure pemberitaan, juga turut dihadirkan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan ke RSHS. Dapat dikatakan sebagai simbol kepedulian pemerintah terhadap kasus pelecehan seksual.
Overall respon terhadap krisis yang dilakukan RSHS sudah baik. Tetapi perlu diingat RSHS dan UNPAD merupakan dua lembaga milik pemerintah sehingga masyarakat yang bersebrangan dengan pemerintah kerap mencari celah kesalahan. Dapat dilihat dari kolom komentar di media sosial, terlebih ketika ada kunjungan dari Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), masih ada warganet yang mengatakan bahwa hal tersebut hanya pencitraan atau pansos.
Terkait penggunaan media sosial dalam merespon krisis, RSHS memilih menggunakan kanal instastory untuk menegaskan sikap Manajemen dalam menghadapi krisis. Sehingga bila sudah 24 jam, tidak lagi meninggalkan jejak digital karena sudah terhapus. Memang sangat disayangkan bila RSHS tidak memaksimalkan media sosial dalam merespon krisis. Hal tersebut dapat dilihat dari postingan pada feed Instagram RSHS yang hanya berupa poster layanan pengaduan kekerasan seksual dengan mematikan kolom komentar. Padahal tagar #RSHSBandung dan #TindakPelecehanDokter sempat menjadi trending di X namun RSHS tidak memublikasikan pernyataan resmi melalui akun media sosial
Manajemen RSHS sepertinya ingin fokus merespon krisis melalui media massa dengan mengundang awak media sehingga hasilnya dapat terarah dan terukur, bukan membuka suara di media sosial yang probability menjadi bola liar nya sangat besar mengingat komentar netizen yang beraneka ragam. Ini bukan perkara menutupi satu masalah sehingga tidak membuka suara di media sosial, lebih dari itu RSHS cukup pandai merespon krisis dengan menggunakan media massa arus utama. Mereka memainkan isi konten melalui agenda setting sehingga setiap berita yang keluar tidak blunder dan tidak mudah memantik respon negatif dari warganet
Saran berbasis teori komunikasi krisis dan komunikasi krisis digital
Apa yang dilakukan RSHS dalam merespon krisis sudah tepat. Ini sebagai implementasi Perencanaan Komunikasi Krisis Communications When the Crisis Strikes dengan mengaktifkan tim dan protokol krisis. Munculnya juru bicara yang siap melayani pertanyaan awak media dan menyampaikan pernyataan resmi merupakan tindakan nyata dalam penangan krisis. Protokol krisis RSHS memegang prinsip komunikasi efektif dengan mengutamakan kecepatan informasi, transparansi membangun kepercayaan, pesan yang konsisten dan menunjak empati pada korban.
RSHS juga telah mampu mengelola media dan konferensi pers. Dapat Dilihat dari sentimen positif setiap berita yang terposting di media online. Manajemen RSHS telah menjawab krisis berdasarkan tagar yang sempat trending. Press release yang sudah disebar melalui awak media, selanjutnya dilakukan monitoring dan social listening, respons cepat dan interaktif, pemanfaatan hashtag krisis untuk konsistensi informasi, serta koreksi informasi yang salah secara proaktif.
Ditelaah dari Manajemen Komunikasi Krisis, pengelolaan informasi yang dilakukan RSHS berjalan baik. Informasi yang disampaikan konsisten dengan empati dan kepastian hukum. Sehingga mampu menjaga persepsi publik dan tindakan organisasi selama dan setelah peristiwa yang mengancam reputasi berlangsung. Untuk menyederhanakan kompleksitas respon krisis Sepertinya Manajemen RSHS telah membuat pendekatan 4W + 1H sebagai kerangka analisis dan implementasi untuk merespon krisis.
Saran tambahan, untuk memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan tanggung jawab moral, RSHS dapat menggunakan teori SCCT, Image Restoration Theory (Benoit 1995) dan prinsip komunikasi digital. Setelah permintaan maaf dan empati dilakukan, manajemen RSHS perlu melakukan evaluasi ulang SOP terkait dokter PPDS yang sedang pendidikan d RSHS, pembuatan satuan tugas anti kekerasan seksual di bawah unit etika dan disiplin internal serta perlunya mengaktifkan media sosial yang selama ini sangat terbatas informasinya.
Buat konten edukatif tentang hak pasien dan jalur pelaporan. Terbitkan Q&A soal kasus untuk mencegah hoaks dan membangun kepercayaan. Tampilkan proses reformasi secara berkala untuk menjaga transparansi. Terakhir manajemen RSHS bisa melibatkan Stakeholder dari Kementerian Kesehatan dan Ombudsman, Lembaga perlindungan pasien dan perempuan dan Universitas Padjadjaran sebagai mitra akademik.
Gunakan tools seperti Google Alerts, Brandwatch, atau media monitoring lokal untuk memetakan persepsi publik harian, mengidentifikasi rumor atau tuduhan yang bisa segera diklarifikasi dan mengukur efektivitas strategi komunikasi dari waktu ke waktu. Namun yang perlu di ingat, RSHS merupakan rumah sakit rujukan utama di Kota Bandung dan Jawa Barat yang memiliki fasilitas lengkap sehingga bila respon krisis yang diberikan pun seandainya tidak tepat, masyarakat akan tetap ke sana untuk melanjutkan pengobatan. Berbeda bila RS ini milik swasta yang peluang ditinggalkan pasien nya sangat besar. Apa yang telah dilakukan RSHS, selain untuk memperbaiki layanan dan menegakan hukum juga bertujuan untuk menunjukan kinerja manajemen yang paripurna dalam merespon krisis.
Referensi (APA Style)
- Benoit, W. L. (1995). Accounts, Excuses, and Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies. SUNY Press.
- Coombs, W. T. (2007). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. Sage Publications.
- Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman.
- Heath, R. L., & O’Hair, H. D. (2010). Handbook of Risk and Crisis Communication. Routledge.
- (2025, April 13). Kronologi kekerasan seksual dokter PPDS Priguna di RSHS Bandung. Tempo.co. https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kekerasan-seksual-dokter-ppds-priguna-di-rshs-bandung-1230818
- Radio Republik Indonesia. (2025, April 10). Kemenkes sesalkan dugaan pelecehan di RS Hasan Sadikin. RRI.co.id.
- https://www.rri.co.id/nasional/1441780/kemenkes-sesalkan-dugaan-pelecehan-di-rs-hasan-sadikin
- com. (2025, April 9). Penjelasan RS Hasan Sadikin Bandung soal dokter PPDS yang lecehkan keluarga pasien.
- https://bandung.bisnis.com/read/20250409/549/1867846/penjelasan-rs-hasan-sadikin-bandung-soal-dokter-ppds-yang-lecehkan-keluarga-pasien
