Kriminalisasi

Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditersangkakan karena dilaporkan PPATK menyetor Rp650 miliar untuk Kasino di Singapura dan dugaan gratifikasi lainnya menganggap ia dikriminalisasi, sementara ribuan pendukung mencegah pemerksaannya oleh aparat hukum.

KRIMINALISASI merupakan diksi yang paling sering digunakan oleh tersangka kasus korupsi, kelompok teroris atau ekstrim untuk mengingkari jeratan hukum yang dikenakan atas perbuatan yang mereka lakukan.

Frasa “kriminalisasi” sering pula dilakukan oleh politisi di parlemen atau birokrat dengan menuding,  tuntutan hukum terhadap kader-kader mereka, baik di parlemen atau birokrasi yang terjerat suatu kasus, paling banyak korupsi,  sengaja dilakukan lawan-lawan politik mereka.

Kasus teranyar menyangkut Gubernur Papua Lukas Enembe yang menurut pelacakan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyetorkan uang senilai 55 juta dolar Singapura (Rp560 miliar) ke bandar kasino di luar negeri.

Uang diduga berasal dari gratifikasi atau manipulasi proyek Pekan Olahraga Nasional Papua (PON) 2021 dan berbagai proyek termasuk dana Otsus yang dikucurkan ke wilayah Papua sejak 2002.

Temuan setoran ke kasino tersebut merupakan bagian dari 12  transaksi yang masing-masing bernilai miliaran rupiah dari rekening Lukas sejak lima tahun terakhir ini.

Lukas juga menolak panggilan pemeriksaan pertama yang digelar di Markas Brimob Polda Papua (12/9), begitu pula pada panggilan kedua di Gedung KPK di  Jakarta, Selasa,  20 Sept. dengan alasan sakit. “Saat hendak berangkat, tensi pak Lukas naik, jadi dokter melarangnya “ ujar kuasa hukumnya.

Tidak hanya dua kali menolak hadir, ribuan pendukungnya dari Koalisi Rakyat Papua  juga berunjukrasa menolak “pemeriksaan“ terhadap Lukas di tujuh lokasi di Jayapura, Selasa.

Ironisnya, elite politik di Papua selain menggunakan istilah “kriminalisasi” untuk mengingkari perbuatannya, tidak jarang pula mereka mengancam akan bergabung dengan kelompok separatis jika kasus penyidikan teradap dirinya tak dihentikan.

Ulah oknum-oknum TNI yang memutilasi dua warga sipil yang terlibat transaksi jual-beli senjata untuk KKB di Kampung Pigapu Distrik Mimika Tmur, Kab Mimika (27/8) lalu bermotifkan perampokam, juga dikait-kaitkan oleh pendukung Lukas.

Kasus serupa terjadi saat penangkapan Pemimpin FPI H. Rizieq Sihab (HRS) di kediamannya di bilangan Petamburan , Jakarta Pusat 12 Desember 2020 lalu, dimana massa pendukungnya mencoba menghalang-halangi petugas keamanan.

Kelompok HRS dan pengacaranya pun menuding seolah-olah aparat kepolisian melakukan kriminalisasi terhadap ulama, padahal ditahan karena ia dinilai jelas-jelas menganggu ketertiban dan larangan berkumpul di tengah pandemi Covid-19.

Faktanya, ada ratusan ribu da’i di Indonesia  yang bebas-bebas saja menyampaikan khutbah dan juga sekitar 800-ribu mushala dan masjid yang digunakan kegiatan syiar Islam.

Ironisnya, rakyat di tingkat akar rumput yang mayoritas rendah literasi hukumnya, mudah tersulut atau  terprovokasi, apalagi jika sentimen keagamaan disentuh.

Selain dituntut aparat hukum yang berani bersikap tegas, hendaknya juga bisa menyampaikan klarifikasi sejelas-jelasnya bahwa tidak ada rekayasa atau kriminalisasi dalam setiap kasus hukum.

Literasi hukum juga harus terus ditanamkan pada rakyat, agar mereka tidak terhasut dan membabi buta atau mudah disogok untuk membela tokoh-tokoh atau pemimpin yang malah merugikan mereka dan tak amanah.

Bayangkan, dalam kasus Lukas, ia menilap ratusan miliar rupiah uang yang seharusnya digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Lebih ironis lagi, pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya dianggap sebagai kriminalisasi, sedangkan rakyat yang dirugikan malah berada di belakangnya atau membelanya habis-habisan!