spot_img

Menjaga Etika Politik di Tengah Helat Demokrasi

NETRALITAS sosok presiden dan pejabat negara lain dinilai sangat penting di tengah kontestasi politik pada pemilu serentak 2024 agar helat demokrasi lima tahunan kali ini berlangsung adil dan bermartabat.

Penilaian publik tersebut tercermin dari hasil jajak pendapat yang digelar harian Kompas  29 Januari hingga 2 Februari lalu melibatkan 510 responden di 34 provinsi.

Sikap presiden yang cenderung menunjukkan keberpihakannya pada pasangan capres dan cawapres dan parpol tertentu sepantasnya tidak terjadi dan presiden seharusnya bersikap netral.

Hasil jajak pendapat itu menunjukkan, hampir seluruh responden (96,1 persen) sepakat, etika politik harus dijaga, bahkan sebagian besar dari mereka menganggap etika sangat penting (63,4 persen) dan 32,7 persen menganggap penting.

Jokowi sendiri  baru-baru ini mengaku, di mata undang-undang tidak ada yang salah baginya untuk berpihak pada  capres dan cawapres tertentu, padahal di berbagai kesempatan sebelumnya ia selalu menekankan  netralitas bagi pejabat negara.

Sementara itu, hampir separuh (49,1 persen) responden setuju, jika presiden tidak netral atau memihak pada paslon tertentu, akan memperburuk demokrasi, bahkan 14,1 persen responden sangat setuju hal itu bakal terjadi.

Sebanyak 15,2 persen responden juga sangat setuju dan 40,1 persen setuju, tidak bagi presiden jika tidak netral atau mendukung paslon tertentu, dan hal yang sama, 13,6 persen responden sangat setuju dan 37,3 persen responden setuju jika presiden terlibat kampanye, menciptakan pemilu tidak adil.

Hari “H” pemungutan suara, 14 Feb. tinggal menghitung hari, sementara situasi politik  memanas akibat munculnya sejumlah petisi termasuk dari tokoh-tokoh bangsa, civitas academica puluhan kampus yang mencemaskan pemilu berpotensi terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran etik.

Lebih dari itu, tidak hanya mencemaskan jalannya pemilu, mereka juga prihatin dengan terjadinya dekadensi moral, pengabaian etika dan krisis integritas, kepercayaan dan kepemimpinan yang ditunjukkan terjadinya banyak penyimpangan dan anomali.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan, ketua dan enam anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik karena tidak menyoal ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan usia capres dan cawapres.

Ketetapan MK mengabulkan gugatan terkait syarat usia di bawah 40 tahun untuk capres dan cawapres bagi pejabat daerah yang dipilih melalui proses pemilihan dianggap melanggar etik karena dinilai untuk meloloskan putera presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Praktek politik uang juga  berpotensi makin marak dalam Pemilu kali ini, tercermin dari temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp51 triliun melibatkan 100 caleg bersumber dari bandar judi, pengusaha illegal logging, pertambangan liar dan narkoba.

Tak ketinggalan pula, keprihatinan yang disampaikan para pimpinan KPK dari 2003 sampai 2019  terkait hilangnya kompas moral, etika dan penegakan hukum tercermin dari penilaian sejumlah lembaga internasional.

Sangat memprihatinkan, jika helat demokrasi serentak yang menghabiskan dana Rp71,3 triliun gagal menghasilkan pemimpin negara dan anggota parlemen yang memiliki legitimasi, amanah serta mampu mengantarkan bangsa ini ke kehidupan lebih baik.

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


spot_img

Latest Articles