Jakarta, KBKNews.id – Panglima Militer Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, kembali melayangkan peringatan keras kepada para pembuat kebijakan di Knesset (Parlemen Israel). Ia menegaskan kekuatan pertahanan negara tersebut berada di ambang “kerusakan parah” jika pemerintah tidak segera mengatasi krisis kekurangan personel yang kian akut.
Dalam surat resminya tertanggal 30 Maret 2026, Zamir menyoroti ketimpangan antara beban misi militer yang terus meluas dengan jumlah prajurit yang tersedia. Tanpa adanya reformasi hukum wajib militer yang relevan, militer Israel diprediksi akan kehilangan ribuan tentara pada awal tahun depan.
Dilema Pengurangan Masa Dinas dan Kekurangan Ribuan Tempur
Inti dari permasalahan ini adalah kebijakan pengurangan masa dinas militer wajib bagi laki-laki, dari 36 bulan menjadi 30 bulan, yang diterapkan sejak Agustus 2024. Dampak dari kebijakan ini akan mulai terasa secara masif pada Januari 2027, saat gelombang pertama prajurit dengan masa dinas singkat tersebut dibebastugaskan.
Zamir telah berulang kali mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan masa dinas ke 36 bulan guna menjaga stabilitas kekuatan tempur.
“Makna dari kebijakan ini adalah kerusakan parah dan penurunan ukuran kekuatan IDF, yang akan bermanifestasi dalam kekurangan ribuan pejuang serta personel pendukung tempur,” peringat Zamir dalam suratnya kepada anggota parlemen, dilansir Kamis (2/4/2026).
Beban Berat di Pundak Tentara Cadangan
Krisis personel ini memberikan tekanan luar biasa bagi tentara cadangan (reservist) dan keluarga mereka. Akibat kurangnya jumlah pasukan reguler, tentara cadangan terpaksa dipanggil berkali-kali untuk mengisi pos-pos pengamanan, baik di perbatasan maupun di wilayah konflik aktif.
Zamir menekankan tantangan utama saat ini adalah perluasan misi, termasuk pertahanan komunitas di perbatasan dan strategi penghancuran ancaman sebelum berkembang. Namun, menjalankan misi dengan keunggulan membutuhkan jumlah pasukan yang proporsional.
“Harga mahal ini akan dibayar oleh tentara cadangan dan keluarga mereka. Merekalah yang akan dipanggil untuk bertugas berkali-kali,” tambahnya, menegaskan urgensi perubahan undang-undang pemanggilan cadangan.
Kontroversi Pengecualian Wajib Militer Kelompok Haredi
Di tengah desakan kebutuhan akan 12.000 rekrut baru—mayoritas untuk pasukan tempur—pemerintah justru tengah mengupayakan rancangan undang-undang yang memberikan pengecualian wajib militer bagi siswa yeshiva dari kelompok ultra-Ortodoks (Haredi).
Langkah politik ini menuai kritik tajam dari petinggi militer, jaksa agung, hingga masyarakat luas. Saat ini diperkirakan ada sekitar 80.000 pria Haredi usia 18-24 tahun yang memenuhi syarat secara fisik, namun tidak terdaftar dalam militer. Para kritikus menilai undang-undang tersebut penuh celah, melanggengkan ketidakadilan dalam beban tugas negara, dan gagal menjawab kebutuhan nyata militer di lapangan.
Tiga Tuntutan Reformasi Hukum
Sebagai langkah mitigasi, Jenderal Zamir meminta percepatan tiga poin regulasi utama kepada pemerintah:
- Perpanjangan Masa Dinas: Mengembalikan durasi wajib militer laki-laki menjadi 36 bulan.
- Reformasi Sistem Cadangan: Mengubah cara dan durasi pemanggilan tentara cadangan agar lebih efektif dan adil.
- Hukum Wajib Militer yang Relevan: Menyesuaikan kriteria perekrutan dengan kebutuhan mendesak IDF saat ini tanpa pengecualian kelompok tertentu.
Zamir menutup peringatannya dengan menegaskan, ambisi Israel untuk menjaga keamanan nasional di tahun-tahun mendatang hanya bisa tercapai dengan struktur militer yang besar dan kokoh.
“Singkatnya, IDF diharuskan untuk tumbuh. Kita membutuhkan tentara yang besar dan kuat,” pungkasnya.
