TENTARA mengambil alih kekuasaan rezim pemrintah Presiden Umaro Sissoco Embalo di Guinea-Bissau, Afrika Barat, Rabu (26/11).
AFP melaporkan, tembakan sporadis terdengar dari sekitar kawasan istana presiden di ibu kota Bissau, sementara situasi mencekam terjadi sejak pagi hari ketika suara tembakan terdengar di sekitar Istana Presiden.
Sejumlah personel berseragam militer menguasai jalan-jalan utama yang mengarah ke gedung pemerintahan. Kepala Kantor Militer Kepresidenan, menyampaikan pengambilalihan negara di hadapan wartawan.
“Seluruh komando unit angkatan bersenjata akan mengambil alih kendali negara sampai pemberitahuan lebih lanjut,” ujar N’Canha yang berbicara dari balik meja dan dikelilingi tentara bersenjata, dikutip AFP (26/11).
Presiden Embalo dilaporkan diculik dan dibawa ke markas staf umum militer. Sumber dari militer mengatakan kepada AFP, presiden dalam kondisi baik, sedangkan Kepala Staf Militer dan Menteri Dalam Negeri juga turut ditahan.
Pemimpin oposisi Domingos Simoes Pereira, yang sebelumnya dilarang mencalonkan diri dalam pilpres oleh Mahkamah Agung, turut ditangkap pada hari yang sama.
Informasi ini dibenarkan oleh dua sumber yang dekat dengan tokoh tersebut. Pereira sebelumnya menyatakan dukungan kepada calon presiden dari oposisi, Fernando Dias. Baik Dias maupun Embalo sama-sama mengeklaim kemenangan dalam pemilu Minggu (23/11).
Dalam pernyataannya, Jenderal N’Canha juga menyebut pihaknya mengungkap rencana untuk mengguncang stabilitas nasional.
Ia menuding keterlibatan gembong narkoba nasional dalam upaya mengirimkan senjata ke Guinea-Bissau guna menggulingkan tatanan konstitusional.
Militer kemudian mengambil langkah drastis. Seluruh proses pemilu dihentikan, siaran media disetop sementara, serta seluruh perbatasan darat, laut, dan udara ditutup.
Pemerintah militer juga menetapkan jam malam di seluruh wilayah. Hingga malam hari, jalanan di ibu kota tampak lengang. Tentara mengambil alih seluruh akses jalan utama, sebagaimana dilaporkan jurnalis AFP dari lokasi.
Guinea-Bissau merupakan salah satu negara termiskin di dunia, dan dikenal sebagai titik transit utama dalam jaringan perdagangan narkoba antara Amerika Latin dan Eropa.
Ketidakstabilan politik yang berlangsung lama dinilai menjadi faktor utama suburnya praktik penyelundupan. Sejak merdeka dari Portugal pada 1974, negara ini mengalami empat kudeta militer dan beberapa upaya kudeta lainnya.
Ketegangan politik kembali mencuat pada Oktober ketika militer mengaku berhasil menggagalkan upaya kudeta dan menangkap sejumlah perwira tinggi.
Pada Rabu, kantor Komisi Pemilihan Umum Nasional (CNE) juga diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal, menurut juru bicara CNE, Abdourahmane Djalo.
Krisis Demokrasi
Krisis demokrasi berulang Pemilu terakhir pada 2019 juga memicu krisis politik selama empat bulan akibat klaim kemenangan dari dua kandidat utama, yakni Embalo dan Pereira dari partai PAIGC.
Dalam pemilu terbaru,Mahkamah Agung mencoret nama Pereira dan partainya dari daftar calon dengan alasan terlambat mendaftar.
Pada 2023, Embalo membubarkan parlemen yang dikuasai oposisi dan sejak itu memerintah melalui dekrit.
Oposisi menyebut pencoretan PAIGC dari pemilu sebagai bentuk manipulasi politik. Mereka juga menegaskan bahwa masa jabatan Embalo telah berakhir pada 27 Februari 2025, tepat lima tahun sejak pelantikannya.
Di tengah situasi genting ini, lebih dari 6.780 personel keamanan, termasuk pasukan dari ECOWAS, dikerahkan untuk menjaga stabilitas selama dan pasca pemilu.
Misi pemantau dari Uni Afrika dan ECOWAS kini menyampaikan keprihatinan mendalam atas upaya yang mereka sebut terang-terangan mengganggu proses demokrasi.
Jika terjadi krisis demokrasi, militer yang memiliki senjata sering mengambil keuasaan. (AFP/ns)
