PROGRAM vaksinasi Covid-19 bagi kaum lansia berjalan lamban, masih jauh dari target capaian, terseok-seok sejalan dengan kerentaan mereka di usia senja, padahal kerentanan terhadap paparan penyakit akibat virus SARS-CoV-2 itu sangat tinggi.
Sebanyak 60.183 lansia (46,5 persen) meninggal (dari total 130.781 orang) akibat paparan Covid-19 (sampai 28/8) adalah kaum lansia di atas 60 tahun, namun baru sebagian dari mereka yang masuk kelompok usia rentan itu yang sudah menerima vaksin.
Kementerian Kesehatan mencatat, dari 21.553.118 penduduk lansia yang mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama baru 24,19 persen (5.213.699 orang) dan suntikan kedua 17,16 persen (3.698.515 orang) sampai 28 Agustus.
Sampai tanggal yang sama, vaksinasi bagi 208.265.720 atau 80 persen dari total penduduk Indonesia sudah dilakukan untuk 60.791.620 orang (29,19 persen) untuk dosis ke-I dan 34.435.785 (16,5 persen) untuk dosis ke-2.
Sementara tingginya kerentanan bagi kaum lansia terinfeksi Covid-19 tercermin dari angka kematian penduduk berusia di atas 60 tahun yakni 46, 5 persen, dibandingkan kelompok usia antara 0 – 5 tahun dan 6 – 18 tahun masing-masing lima persen, 19 – 30 tahun 2,8 persen dan 31 -45 tahun 12,9 persen.
Untuk itu Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi berharap agar seluruh pemda untu mendorong vaksinasi pada warga lansia, melalui dinas-dinas kesehatan setempat, menyusuri dan mendata lansia yang belum divaksinasi.
Selain keterbatasan fisik sehingga menjadi kendala bagi lansia mendatangi pusat-pusat vaksinasi, banyak di antara mereka juga sulit mandapatkan akses informasi digital jika tidak dipandu oleh anak-cucu atau kerabat mereka.
Kesulitan bagi seorang lansia untuk mendapatkan vaksinasi tercermin dari kisah Safarudin (64), warga Jl. Kerung-kerung, Kel Maradekaya Utara, Kec. Makasar, Kota Makasar yang viral di media beberapa waktu lalu.
Safar harus mengayuh sepedanya sampai 15 Km menuju kagiatan vaksinasi untuk umum yang digelar di suatu mall di Jl. Urip Sumoharjo, kota Makassar, 28 Juli lalu.
Mengaku tidak memiliki ponsel dan tidak paham cara mendaftar sebagai penerima vaksin, Safar yang kebingungan beruntung dilihat oleh petugas kegiatan vaksinasi tersebut yang lalu memandunya untuk didaftarkan.
Tidak hanya Safar, banyak lansia lain yang juga berusaha mendapatkan suntikan vaksin tetapi “dipingpong” kesana kemari, dengan alasan jumlah vaksin terbatas atau hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.
Sejauh ini, pemerintah pusat mendistribusikan vaksin selain melalui pemda, jugaa dengan berolaborasi melibatkan TNI-Polri, parpol, ormas dan sejumlah instansi yang bisa saja memunculkan ekses-ekses di lapangan.
Sejumlah bos perusahaan swasta yang menolak disebutkan identitasnya juga mengungkapkan, ia diminta sejumlah uang oleh pemegang kota vaksin di daerah saat ingin menggelar vaksinasi gratis untuk karyawannya.
Pemkab Klaten, DIY Yogyakarta bahkan merencanakan vaksinasi suntikan ketiga (booster) bagi jajaran Pemkab, padahal booster hanya diperuntukkan bagia nakes yang saat menjalankan tugasnya rentan dari paparan Covid-19.
Direktur Kebijakan Centre for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda menilai, program vaksinasi di negeri ini belum menerapkan prinsip-prinsip epidemiologi dan seolah-olah sekedar mengejar kuantitas atau cakupan.
Sedangkan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Wasisto mengenai keterlibatan parpol sebagai kolabotaror vaksin Covid-19 dalam upaya menjangkau masyaraat seluas mungkin, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. “Ini harus diawasi, “ tegasnya.
Percepatan vaksinasi bagi lansia hanya bisa diwujudkan jika mereka dibantu mengatasi kendala yang dihadapi, baik akibat keterbatasan fisik mau pun kendala teknologi.
