LOCKDOWN menjadi polemik hangat di media di tengah ancaman virus Covid-19 yang menghantui penduduk Indonesia pada hari-hari terakhir ini sejalan dengan lonjakan jumlah korban terinfeksi virus tersebut.
Arti lockdown sendiri adalah “mengunci”, dan dalam konteks penyebaran Covid-19, agar virus tak menyebar lebih jauh dengan menutup sekolah, angkutan umum, perkantoran dan pabrik dan kegiatan publik lainnya.
Pemerintah China melockdown kota Wuhan yang menjadi awal titik pandemi sejak Desember lalu, menyusul kota-kota lain yang penyebaran virusnya sangat cepat dan masif, menewaskan ribuan orang dan menjangkiti puluhan ribu orang.
Sebenarnya, baik-baik saja jika isu lockdown atau karantina diperdebatkan, bahkan sepantasnya begitu, agar terjadi proses dialektika, sehingga akhirnya diputuskan yang terbaik setelah melalui pertimbangan masak-masak dan komprehensif dari berbagai sudut.
Persoalannya, di negeri ini, apa saja dipolitisasi oleh (oknum) petinggi atau politisi guna mencari panggung, mejeng di TV atau tampil di medsos, asal tampil beda dari pemerintah, bahkan dianggap peluang untuk dimanfaatkan, baik untuk kepentingan diri mau pun kelompok.
PD Pasar Jaya contohnya, bukannya mendiskon atau menggratiskan masker, malah ikut-ikutan “mengail di air keruh”, menjualnya Rp300-ribu per kotak dari harga normalnya (Rp80-ribu) dan baru menurunkan harga setelah diributkan di media.
Bak pahlawan, Gubernur DKI Jakarta “dulu-duluan” mengambil inisiatif memangkas jadwal transpotasi umum (KRL, MRT dan Trans Jakarta) dan meliburkan sekolah tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Akibatnya, calon penumpang numpuk di stasiun-stasiun KRL, MRT dan halte Trans Jakarta, tidak terangkut. Lha, maksudnya untuk menekan kerumunan atau menciptakan “social distancing”, tapi yang terjadi orang malah berjejalan di atas angkutan umum atau di lokasi pengantrian.
Anak-anak sekolah diminta tinggal dan belajar di rumah masing-masing secara daring, masalahnya lagi, sebagian tinggal di rumah-rumah sempit dan kumuh, bahkan di sepanjang bantaran kali. Jangankan , laptop atau internet, untuk makan saja orang tua mereka susah.
Nasib Rakyat Jelata
Dari sisi ketahanan ekonomi, jika dilockdown, bagaimana dengan warga yang tiap hari harus mengais nafkah hanya untuk bertahan hidup, misalnya pedagang asongan, kuli, pengemudi ojol atau buruh harian?
Dibandingkan negara jiran, Malaysia misalnya, pekerja sektor informalnya cuma 1,3 juta orang, sehingga jika dilockdown, tidak soal bagi pemerintah menjamin kebutuhan mereka, sedangkan di sini ada 73 juta orang pekerja sektor non-formal. Mampu kah pemerintah menyediakan kebutuhan mereka?
Sejauh ini sejumlah negara sudah melakukan kebijakan lockdown dengan berbagai level, variasi dan cakupan wilayah a.l. AS, Arab Saudi, Denmark, Filipina, Itali, Lebanon, Malaysia dan Polandia.
Dari sisi disiplin masyarakat, karyawan kantoran, baik PNS atau swasta, jangan-jangan jika diliburkan, bukannya tinggal di rumah, malah kluyuran di mal-mal atau plesir bersama anak-anaknya ke luar kota. Siapa yang mengawasi?
Keandalan dan jumlah SDM kesehatan, jika terjadi “outbreak” Covid-19 di daerah-daerah juga mencemaskan, karena pemeriksaan specimen, harus dikonfirmasi di pusat dulu, juga kebijakan di lapangan belum solid. Banyak orang yang ingin memeriksakan diri, bingung karena ditolak di sana-sini.
Perancis Kerahkan 100 ribu Petugas
Dari sisi pengawasan, misalnya Perancis mengerahkan 100-ribu petugas termasuk di perbatasan untuk mengawasi lockdown bagi warganya, begitu pula Itali yang melockdown16 juta warganya di wilayah utara negeri itu dengan memenuhi kebutuhan mereka.
Indonesia yang daratan dan lautnya begitu luas, terdiri dari 17.000 pulau, dengan tingkat ekonomi dan literasi warga yang berbeda-beda, bagaimana menerapkan aturan jika lockdown diberlakukan? Jangan-jangan malah memicu chaos atau kekacauan?
Jubir pemerintah untuk penanganan Covid-19 Akhmad Yurianto menegaskan, sejauh ini pemerintah tidak akan mengambil opsi lockdown, karena hal itu malah bakal membuka peluang meningkatnya penyebaran virus.
Hal senada juga dilontarkan oleh pengamat ekonomi UNS Agus Rianto yang menilai, lockdown akan memperburuk kondisi ekonomi dan moneter yang sekarang saja sudah buruk.
Sampai Rabu pagi (18/3) tercatat 198.602 orang terpapar di 160 negara, terbanyak China disusul Itali, Iran dan Korsel, hampir separuhnya (82.779) sembuh dan 7.998 meninggal, sementara di Indonesia tercatat 19 orang meninggal, 227 terpapar dari 2.255 orang yang diobservasi.
Pertimbangkan masak-masak dan dari semua aspek jika akan melakukan lockdown, juga karakteristik masing-masing daerah, mulai dari dampak sosial, ekonomi, penegakan peraturan dan juga dari sisi keamanan.
Para (oknum) pejabat di pusat mau pun daerah serta politisi, berhentilah mendagel atau mencari- cari panggung, apalagi mengambil kesempatan untuk memperkaya diri dengan memark-up anggaran!
