LOCKDOWN atau karantina ternak terbatas bakal dilakukan di sebelas provinsi berstatus merah dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang separuh atau 50 persen kecamatannya terpapar penyakit tersebut.
“Tidak ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain, “ kata Presiden Joko Widodo dalam rapat daring dengan Kepala BNPB Suharyanto, Kamis (23/6). Kebijakan itu akan dikawal oleh TNI dan Polri.
Presiden dalam kesempatan itu juga menekankan, penyakit hewan PMK yang sudah berjangkit di 19 provinsi di Indonesia harus segera ditangani secara terpadu, tidak hanya bertumpu pada Kementerian Pertanian saja, tetapi seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Menurut catatan siaga.pmk.id, sampai Jumat malam(24/6), sudah 253.722 ekor ternak sapi yang terinfeksi, 1.420 ekor diantaranya mati, 2.342 ekor dipotong dengan syarat, 82.144 ekor sembuh dan 167.816 ekor masih sakit.
Penyebaran cepat PMK cukup mencemaskan mengingat terjadi bersamaan dengan meningkatnya konsumsi daging menjelang perayaan Idhul Adha yang jatuh pada 9 Juli.
Seluruhnya 216 kabupatan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah kejangkitan sehingga menempatkan kedua provinsi tersebut lokasi penyebaran tertinggi, disusul Jawa Barat (93 persen), Kepulauan Bangka Belitung (86 persen), Sumatera Barat (84 persen) dan DIY Yogyakarta (80 persen).
Untuk menanggulanginya, presiden juga memerintahkan pembentukan Satgas Penanganan PMK melibatkan unsur-unsur Kemendagri, Kemenko Bidang Perekonomian dan BNPB.
Kepala BNPB menjabat ketua satgas, dibantu lima wakil a.l. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Deputi III Kemenko Perekonomian.
Selain karantina, menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah, 800.000 dosis vaksin dari 2,2 juta dosis vaksin PMK yang didatangkan dari Perancis sudah tiba, sedang sisanya menunggu revisi anggaran.
Sedangkan tenaga yang dibutuhkan yakni dokter hewan, paramedis veteriner, inseminator dan petugas lainnya yang berjumlah 230.000 orang masih memerlukan tambahan yang SDM-nya bisa diambil dari mahasiswa tingkat terakhir fakultas kedokteran hewan.
Selain menyiapkan dana darurat Belanja Tak Terduga (BTT) penanggulangan PMK, menurut Suharyanto, pemerintah juga menyiapkan dana pengganti sebesar Rp10 juta per ekor bagi peternak yang sapinya harus dimusnahkan.
PMK selain bisa menganggu pasokan daging yang biasanya meningkat menjelang Idhul Adha, jika terus berlanjut juga berdampak serius bagi perekonomian peternak yang sebagian besar berada di pedesaan.
