SAMPAI hari ini keberadaan Men tan Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak diketahui, raib bagaikan ditelan bumi sejak kepergiannya bertugas ke luar negeri, sementara rumahnya di Jakarta digeledah KPK.
SYL merupakan politisi kedua Partai Nasdem yang berurusan dengan KPK setelah Menkominfo Johnny G Plate yang tersandung dugaan kasus megakorupsi proyek pembangunan menara BTS yang merugikan negara Rp8 triliun yang sudah duluan diadili.
Penggeledahan rumah SYL yang diduga menerima gratifikasi, melakukan pemerasan dan tersangkut tindak pidana pencucian uang saat rumahnya di komplek menteri Widya Chandra, Jakarta digeledah aparat KPK sedang berada di Roma untuk memenuhi undangan Badan Pangan Dunia (WHO).
Di rumahnya, petugas KPK menemukan mata uang asing dan rupiah bernilai Rp30 miliar serta 12 pucuk berbagai jenis senjata api, dan dalam pengeledahan di kantornya, ditemukan sejumlah dokumen yang diduga akan dimusnahkan serta barang bukti elektronik.
Sementara SYL yang seharusnya dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Sept., sampai saat ini masih menghilang.
Wamentan Harvick Hasnul Qolby pun saat ditanya pers, Selasa (3/10) mengaku tidak mengetahui keberadaan bosnya itu, dan berdasarkan informasi terakhir, masih berada di Spanyol bersama tiga pejabat eselon I, seorang pejabat eselon II dan sejumlah staf.
SYL sebelumnya sudah menjalani penyelidikan KPK terkait dugaan kasus korupsi di kementan yang dipimpinnya pertengahan Juni lalu namun kemudian belum ada lagi permintaan lembaga anti rasuah itu untuk meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan.
Saat menjabat mentan, SYL menuai kontroversi saat di tengah pandemi Covid-19 pada 2021 mengklaim kementerian yang dipimpinnya menemukan obat penawar Covid-19 berupa kalung dan ramuan minyak kayu putih.
Klaimnya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena tidak melalui tahap penelitian berjenjang dan uji klinis yang seharusnya dilalui dalam pembuatan produk farmasi.
Pemeriksaan terhadap SYL juga mengundang pro-kontra, terutama dari anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang menganggap tindakan KPK sebagai kriminalisasi atau politisasi menjelang Pemilu 2024.
Sebaliknya, KPK dan sejumlah pakar hukum menilai, sepanjang alat buktinya cukup, tidak ada alasan untuk menunda-nunda pemeriksaaan terhadap terduga pelaku korupsi.
Publik agaknya juga berpihak pada penegakan hukum untuk bertindak tanpa pandang bulu terutama terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi, pejabat atau kontestan pemilu.
Lebih baik diusut sekarang, daripada setelah mereka berkuasa atau terpilih!
Breaking news: Yasin Limpo sudah tiba di Bandara Soeta, Rabu malam (4/10), sementara Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan, ekspos penersangkaan terhadapnya sudah dilakukan beberapa waktu lalu dan ia sudah mendapat informasi, statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain menggeledah rumah dinas dan ruangnya di kantor kementan, KPK juga menggeleah dua rumahnya di Makassar.
