Kondisi kesehatan jiwa di Indonesia masih penuh tantangan. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat bahwa gangguan psikotik seperti skizofrenia dialami oleh sekitar 4 dari 1.000 rumah tangga, sementara depresi dan kecemasan juga semakin banyak ditemukan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan wajah nyata dari ribuan keluarga yang harus berjuang menghadapi stigma, keterbatasan layanan, dan minimnya dukungan sosial. Pertanyaannya, apakah masyarakat siap menerima kembali orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) setelah mereka keluar dari rumah sakit?
Kabupaten Jombang di Jawa Timur mencoba menjawab pertanyaan itu melalui pendekatan Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas) di Kabupaten Jombang, sebuah model kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang dirancang agar ODGJ tidak hanya mendapatkan perawatan medis, tetapi juga dukungan sosial untuk kembali berfungsi di tengah masyarakat. Dengan populasi lebih dari 1,3 juta jiwa, stigma masih kuat dan keluarga sering kewalahan. Namun, lewat kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jombang, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI), dan Dompet Dhuafa, ekosistem yang lebih ramah bagi penyintas gangguan jiwa mulai terbentuk.
Program ini tidak berhenti di ruang rawat RSUD atau puskesmas, pendekatan komunitas diperkuat melalui poskeswa dan pustu. Sebanyak 833 ODGJ dimonitor melalui kunjungan rumah, sementara 523 warga menerima edukasi edukasi kesehatan jiwa, kegiatan sosial seperti senam sehat, bina rohani, bahkan marching band. Di tingkat pustu, 132 ODGJ dimonitor dan 95 mendapat asuhan keperawatan. Dukungan sosial pun nyata, dengan program KAREPE DIMESEMI BOJO yang menghubungkan ODGJ ke dunia kerja, pendidikan, dan komunitas. Tercatat tiga orang ODGJ mulai bekerja di usaha kecil, dua orang melanjutkan pendidikan, dan puluhan lainnya aktif dalam kegiatan komunitas bersama caregiver. Simpul KPSI di Jombang menjadi wadah penting, tempat keluarga dan penyintas saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan melawan stigma bersama.
Hasilnya mulai terlihat. Semua puskesmas kini mampu memberikan layanan jiwa, jumlah psikolog klinis bertambah dari satu menjadi lima, psikiater dari satu menjadi dua, dan kasus pemasungan menurun dari sebelas menjadi enam. Lebih dari 120 ribu warga dewasa dan lansia telah diskrining kesehatan jiwa, ribuan penderita depresi mendapat layanan, dan ratusan ODGJ berat ditangani secara berkesinambungan. Di sekolah, ribuan anak sudah diskrining, dengan puluhan terdeteksi gejala depresi dan kecemasan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat bukan sekadar slogan. Ia membutuhkan sistem yang terintegrasi: layanan medis yang kuat, keluarga yang teredukasi, komunitas yang peduli, serta ruang sosial yang memberi kesempatan bagi ODGJ untuk bekerja, belajar, dan berkarya. Jombang memberi gambaran nyata bahwa kesehatan jiwa bukan hanya urusan rumah sakit, melainkan urusan kita semua.
Jika masyarakat mau membuka hati, memberi ruang, dan menghapus stigma, maka ODGJ yang keluar dari rumah sakit tidak lagi dianggap beban, melainkan bagian dari komunitas yang bisa berkontribusi. Keswamas Jombang adalah bukti bahwa dengan dukungan lintas sektor dan kolaborasi yang solid, mereka bisa kembali hidup dengan martabat, harapan, dan peran yang berarti di tengah masyarakat.
