PADANG – Ahli geologi dan Direktur Eksekutif Patahan Sumatra Institute (PSI), Ade Edward, mengusulkan tiga langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi ancaman banjir lahar dingin di kawasan Gunung Marapi, Sumatra Barat.
“Pertama, resettlement pemukiman di Kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Marapi yang dilakukan dengan penataan kawasan nagari berbasis mitigasi bencana,” kata ahli geologi sekaligus Direktur Eksekutif Patahan Sumatra Institute, Ade Edward, di Padang, Senin (3/6/2024).
Kedua, Ade menyarankan agar kawasan daerah aliran sungai dan sempadan sungai yang rawan banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi diubah menjadi kawasan konservasi dan buffer zone.
Kawasan ini berfungsi sebagai peredam ancaman banjir lahar dingin dan memiliki nilai ekonomi tinggi (green economic).
Ketiga, pembangunan sabo dam dan infrastruktur pengendalian aliran banjir lahar harus direncanakan dengan baik untuk mencegah risiko banjir lahar Gunung Marapi.
Ade menyatakan, saran-saran ini merupakan bagian dari Deklarasi Padang II, kelanjutan dari Deklarasi Padang I tahun 2005 yang membahas mitigasi gempa dan tsunami di Ranah Minang, Sumbar.
Ade menjelaskan bahwa penataan dilakukan dengan memindahkan pemukiman warga yang berada di sempadan sungai rawan banjir lahar ke lokasi yang lebih aman di dalam nagari yang sama.
Daerah sempadan sungai yang rawan banjir lahar akan dialihkan menjadi kawasan konservasi produktif dengan menanam vegetasi yang dapat meredam banjir lahar dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat (green economic).
“Dengan upaya ini diharapkan dapat meminimalisir risiko bencana banjir lahar dan erupsi Gunung Marapi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar gunung,” tuturnya.
