My Day, My Rights, My Future”: Memastikan Anak Neurodivergen Tidak Tertinggal

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI, dr Imran Pambudi, MPHM (Foto: Dok Pribadi)

Hari Anak Sedunia 2026 mengangkat tema“My Day, My Rights, My Future” (Hariku, Hakku, Masa Depanku). Tema ini menekankan pentingnya mendengarkan suara anak, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan keterlibatan anak dalam berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupan dan masa depannya.

Dalam konteks tersebut, perhatian terhadap anak neurodivergen menjadi semakin relevan. Neurodiversitas merupakan konsep yang mengakui adanya variasi alami dalam cara manusia berpikir, belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Kondisi seperti autisme, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), disleksia, diskalkulia, dan beberapa kondisi perkembangan saraf lainnya merupakan bagian dari keragaman neurologis manusia.

Pemahaman ini penting karena selama bertahun-tahun berbagai kondisi neurodivergen lebih sering dilihat dari perspektif defisit dan gangguan. Padahal, pendekatan yang berkembang saat ini menempatkan neurodiversitas sebagai bagian dari keberagaman manusia yang perlu dipahami, dihargai, dan diakomodasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sosial.

Neurodiversitas pada Anak Merupakan Isu Kesehatan Masyarakat yang Penting

Berbagai data menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa dan perkembangan saraf pada anak bukanlah persoalan yang kecil. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa satu dari delapan anak dan remaja usia 10-19 tahun di dunia mengalami gangguan mental, menjadikan kesehatan jiwa anak sebagai salah satu isu kesehatan global yang perlu mendapatkan perhatian serius. Autisme diperkirakan dialami oleh sekitar satu dari 127 anak di dunia. Angka ini menunjukkan bahwa hampir di setiap komunitas terdapat anak-anak yang membutuhkan dukungan perkembangan dan lingkungan yang lebih inklusif.

Perspektif yang lebih luas juga diperlukan mengingat sekitar 15 persen populasi dunia hidup dengan disabilitas, dan sebagian di antaranya menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan maupun layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa neurodiversitas bukan isu yang terbatas pada kelompok tertentu, melainkan bagian dari realitas masyarakat yang harus direspons melalui kebijakan dan layanan yang inklusif.

Tantangan Deteksi dan Stigma

Salah satu tantangan utama dalam penanganan neurodiversitas adalah keterlambatan identifikasi. Banyak anak yang mengalami gangguan perhatian, hiperaktivitas, kesulitan belajar, atau hambatan komunikasi tidak terdeteksi sejak dini. Kondisi tersebut sering kali diinterpretasikan sebagai perilaku tidak disiplin, kurang motivasi belajar, atau masalah pengasuhan.

Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa identifikasi dan intervensi yang dilakukan pada tahap awal memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kemampuan akademik, sosial, dan emosional anak. Oleh karena itu, skrining tumbuh kembang dan deteksi dini menjadi komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan anak. Salah satu contohnya adalah disleksia yang bukan hanya tentang kesulitan membaca saat anak berada di bangku sekolah. Jika tidak dikenali dan didampingi sejak dini, dampaknya dapat berlanjut hingga remaja bahkan dewasa.

Anak yang awalnya mengalami kesulitan belajar dapat kehilangan kepercayaan diri, mengalami masalah akademik, menjadi sasaran perundungan, hingga menghadapi berbagai tantangan sosial dan kesehatan mental di kemudian hari. Sebaliknya, ketika tanda-tanda disleksia dikenali lebih awal dan anak mendapatkan dukungan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan tenaga profesional, mereka dapat mengembangkan bakat serta potensinya secara optimal. Inilah mengapa identifikasi dan intervensi dini sangat penting, karena dapat mengubah risiko kehilangan potensi (talent loss) menjadi kesempatan untuk berkembang dan berprestasi (talent bloom).

Menuju Layanan yang Neuroinklusif

Pendekatan modern dalam kesehatan masyarakat tidak hanya berfokus pada diagnosis, tetapi juga pada bagaimana sistem mampu mengakomodasi kebutuhan setiap individu. Dalam konteks ini, Kementerian Kesehatan mengembangkan konsep pelayanan kesehatan neuroinklusif, yaitu layanan yang dirancang agar dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk individu neurodivergen.

Pelayanan yang neuroinklusif mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan informasi yang mudah dipahami, penyesuaian lingkungan pelayanan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, hingga keterlibatan individu dan keluarga dalam proses perencanaan layanan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma pelayanan kesehatan yang berpusat pada manusia (people-centered care), di mana keberhasilan layanan tidak hanya diukur dari aspek klinis, tetapi juga dari sejauh mana layanan mampu memenuhi kebutuhan dan pengalaman pengguna.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Masa Depan Anak

Pemenuhan hak anak neurodivergen tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan secara terpisah. Dukungan yang optimal membutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, komunitas, serta pemerintah.

Keluarga berperan dalam menciptakan lingkungan yang menerima dan mendukung perkembangan anak. Sekolah berperan menyediakan proses pembelajaran yang adaptif dan inklusif. Sementara itu, sistem kesehatan bertugas melakukan deteksi dini, diagnosis, intervensi, dan pendampingan yang berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan.

Melalui kolaborasi tersebut, anak neurodivergen dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, belajar, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagaimana anak-anak lainnya.

Tema Hari Anak Sedunia 2026,“My Day, My Rights, My Future“, mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk didengar dan dihargai. Pesan ini memiliki makna yang sangat penting bagi anak-anak neurodivergen yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam akses layanan maupun penerimaan sosial.

Peningkatan deteksi dini, penguatan layanan neuroinklusif, serta pengurangan stigma merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Pada akhirnya, membangun masa depan yang lebih baik bagi anak berarti menciptakan lingkungan yang mampu menerima keberagaman cara berpikir, belajar, dan berkembang.

Dengan demikian, neurodiversitas tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari keberagaman manusia yang harus diakomodasi dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan anak di Indonesia. (IP)

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here