BANGKOK—Myanmar tak mau disalahkan dalam krisis kemanusiaan yang dialami pengungsi Rohingya. Myanmar pun tak bisa menerima pendapat yang mengatakan akar masalah dari krisis ini karena pengakuan kewarganegaraan.
“Dalam kasusu migrasi ilegal Manusia Perahu, Anda tidak bisa hanya menyalahkan negara kami,” ujar Direktur Kementerian Luar Negeri, Jenderal Htin Lynn dalam Pertemuan Khusus terkait Manusia Perahu di Bagkok, hari ini, sebagaimana dilansir Bangkok Post, Jumat (29/5/2015).
Lynn meradang ketika Volker Turk, Asisten Ahli UNHCR mendesak Myanmar untuk mengakui kewarganegaraan orang-orang Rohingya dalam menyelesaikan krisis ini. “Untuk mengatasi akar masalah dari eksodus ini, kita memerlukan tanggung jawab penuh dari Myanmar atas orang-orang ini, dan pemberian kewarganegaraan adalah muaranya,” demikian kata Volker.
Lynn mensinyalir Volker ingin mempolitisasi isu tentang imigran ini. Menurut Lynn, status kewarganegaraan orang Rohingya adalah isu internal Myanmar dan tidak perlu dicampuri dunia internasional. Sebelumnya, Myanmar juga menolak internasionalisasi isu pengakuan status etnis Rohingya ketika kekerasan komunal terjadi pada 2012 lalu. Myanmar tetap menyebut orang Rohingya dengan “Bengali” dan tidak mengakui sebagai salah satu etnis resmi di Myanmar.
Hari ini, perwakilan dari 17 negara, terutama ASEAN ditambah Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara yang terkait dengan isu pengungsi “Manusia Perahu” menggelar pertemuan untuk mencari solusi di Bangkok.
