YANGON – Myanmar menolak keputusan dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki tuduhan bahwa aparat keamanan telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap muslim Rohingya, Sabtu (25/3/2017).
Myanmar menyatakan penyelidikan PBB itu hanya akan “mengobarkan” konflik.
Badan PBB yang berbasis di Jenewa itu pada Jumat sepakat segera meluncurkan sebuah misi pencari fakta ke Myanmar, fokus pada klaim bahwa polisi dan tentara telah melakukan tindakan kerasan terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine.
Operasi militer Myanmar yang diluncurkan pada Oktober, setelah militan menewaskan sembilan polisi, mengakibatkan puluhan ribu warga etnis Rohingya mengungsi dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh.
Para penyelidik PBB mendapatkan kisah-kisah mengerikan dari para pengungsi, mulai dari petugas keamanan yang menikam para bayi hingga tewas, membakar orang hidup-hidup dan melakukan pemerkosaan bergerombol.
Pemerintah Myanmar tidak terlalu memiliki kontrol pada angkatan bersenjata, tetapi dengan tegas menolak seruan untuk penyelidikan internasional terkait pertumpahan darah baru-baru ini di Rakhine, mengecewakan lembaga-lembaga hak asasi manusia.
Seperti diberitakan Antara, lebih dari 120.000 warga Rohingya hidup di kamp-kamp pengungsian suram sejak serangan kekerasan mencabik negara bagian Rakhine tahun 2012.
Kebanyakan tidak diizinkan meninggalkan perkemahan kotor tempat mereka tinggal dalam tempat-tempat penampungan bobrok dengan akses minim ke pangan, pendidikan dan layanan kesehatan, demikian menurut warta kantor berita AFP.
