JAKARTA – Dalam memperingati hari buruh yang kali ini bertepatan pada masa pandemi, Migrant Care meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perhatian khusus pada buruh migran Indonesia di luar negeri disaat adanya wabah corona.
Buruh migran merupakan salah satu pihak yang paling merasakan dampaknya, termasuk buruh migran Indonesia. Di Malaysia misalnya, kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (movement control order) yang diberlakukan di negara itu membuat ratusan ribu tenaga kerja asal Indonesia kehilangan pekerjaan mereka.
Sebagian lainnya mengaku sangat khawatir bakal kelaparan karena tak punya cukup tabungan untuk bertahan hidup. Tak sedikit pula yang akhirnya memutuskan pulang ke kampung halaman mereka.
Dari berbagai laporan yang masuk ke Migrant Care, seperti diungkapkan Zulyani Evi dari Divisi Data dan Informasi Migrant Care, serta survei yang dilakukan oleh organisasi pekerja migran Indonesia di Hong Kong diketahui adanya pembebanan kerja tambahan bagi para pekerja migran yang mobilitasnya terbatas karena kebijakan isolasi, pemaksaan kerja di hari libur dan tambahan bekerja dengan bahan kimia untuk pembersih.
Di sisi yang lain, dengan beban tambahan pekerjaan, mereka tidak mendapatkan tambahan gaji dan asupan vitamin yang memadai.
Dia mengatakan secara keseluruhan buruh migran Indonesia merupakan pihak yang paling rentan terpapar Covid-19. Evi menyayangkan kebijakan yang diambil beberapa negara, khususnya Malaysia, yang telah mendeportasi ribuan pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia.
Hal ini semakin membuat pekerja migran Indonesia rentan terpapar Covid-19 dan makin membuat perbatasan di kedua negara ini bisa menjadi media rantai-tular Covid-19.
Sementara Di Arab Saudi, lanjut Evi, sudah tiga kota yang dinyatakan lockdown yakni Mekkah, Madinah, dan Riyadh. Kebijakan lockdown di negara-negara tujuan buruh migran Indonesia akan menambah kerentanan pekerja migran perempuan di sektor domestik akan Kekerasan Berbasis Gender. Di Arab Saudi juga masih banyak pekerja migran Indonesia tanpa dokumen yang terjebak dalam kondisi rentan dan bisa menghadapi ancaman deportasi.
“Sejak Arab Saudi bertahap menutup kota-kota padat mereka, kita sudah deg-degan karena kita tahu banyak pekerja migran dari Indonesia, baik yang bekerja sebagai PRT maupun mereka yang sudah menjadi pekerja lepas,” kata Evi, dilansir VOA Indonesia.
Menurut Evi, pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada buruh migran Indonesia. Menurutnya pemerintah harus lebih agresif, tegas dan afirmatif kepada pekerja migran Indonesia.
Dia juga mengharapkan adanya kerjasama bilateral dan regional terkait penanganan isu ini. Migrant Care lanjut Evi mendorong pemerintah untuk bisa melakukan advokasi atau lobi yang lebih agresif untuk bisa membangun kerjasama bilateral, multilateral, atau regional.
