JAKARTA, KBKNews.id – Nepal kembali menarik perhatian dunia setelah gelombang protes besar yang dijuluki “Revolusi Gen Z” menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai ratusan lainnya.
Demonstrasi ini dipicu oleh keputusan pemerintah yang melarang 26 platform media sosial populer, seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook.
Tekanan massa akhirnya membuat Perdana Menteri KP Sharma Oli serta Presiden Ram Chandra Paudel mengundurkan diri.
Kerusuhan yang terjadi saat ini hanyalah satu babak dari perjalanan panjang Nepal yang dulunya berbentuk kerajaan Himalaya sebelum bertransformasi menjadi republik federal demokratis.
Dari Kerajaan Gorkha ke Lahirnya Nepal Modern
Awal mula Nepal modern berakar pada abad ke-18, ketika Kerajaan kecil Gorkha di bawah kepemimpinan Prithvi Narayan Shah berhasil menyatukan berbagai kerajaan di wilayah Himalaya.
Pada 1769, ia menaklukkan Lembah Kathmandu dan menjadikannya pusat pemerintahan, sekaligus meletakkan fondasi Nepal sebagai negara terpusat.
Meski begitu, ambisi ekspansi kerajaan menghadapi perlawanan sengit. Nepal terlibat perang melawan Tibet, Tiongkok, kerajaan Sikh Punjab, hingga Inggris India. Akhirnya, wilayah Nepal menetap pada batas yang kurang lebih sama dengan kondisi sekarang.
Dinasti Shah, Dominasi Keluarga Rana, dan Awal Reformasi
Sejak akhir abad ke-18, Dinasti Shah berkuasa di Nepal. Namun, dalam praktiknya kekuasaan politik banyak dipengaruhi keluarga bangsawan Rana.
Selama hampir seabad (1846–1951), para perdana menteri dari keluarga Rana mengendalikan negara, sementara raja hanya menjadi simbol.
Perubahan baru terjadi pada 1951 ketika Raja Tribhuvan dengan dukungan India berhasil mengakhiri dominasi Rana. Sistem politik yang lebih terbuka kemudian lahir, memberi ruang bagi partai politik, termasuk Nepali Congress yang terinspirasi dari gerakan nasionalis India.
Perang Saudara dan Runtuhnya Monarki
Nepal kembali bergolak pada 1996 ketika Partai Komunis Nepal (Maois) melancarkan “perang rakyat” untuk menggulingkan monarki dan membentuk republik. Konflik ini berlangsung 10 tahun, merenggut lebih dari 16 ribu nyawa, dan mencapai titik tragis pada 2001 dengan terjadinya pembantaian keluarga kerajaan.
Perang yang berkepanjangan memperlemah monarki hingga akhirnya pada 2006 tercapai kesepakatan damai.
Dua tahun kemudian, Nepal resmi menghapus sistem kerajaan dan memproklamasikan diri sebagai Republik Federal Demokratik Sekuler.
Demokrasi Nepal dan Tantangan yang Mengiringi
Pemilu pertama pada 2008 dimenangkan oleh Partai Komunis Nepal (Maois). Sejak saat itu, partai-partai berhaluan kiri seperti CPN-UML dan Maoist Centre mendominasi politik Nepal.
Meski berlabel komunis, para pemimpinnya tetap menegaskan komitmen pada sistem demokrasi multipartai serta ekonomi pasar yang bercorak sosialisme.
Konstitusi baru yang disahkan pada 2015 memperkuat status Nepal sebagai republik federal. Namun, transisi menuju demokrasi tidak berjalan mulus.
Koalisi politik yang rapuh menyebabkan pergantian perdana menteri berkali-kali, sementara ketegangan sosial tetap menghantui.
Gejolak Terkini dan Arah Masa Depan
Kerusuhan akibat larangan media sosial menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas politik Nepal. Generasi muda, yang menjadi motor utama protes, menolak pembatasan kebebasan berekspresi sekaligus menyoroti korupsi dan ketidakadilan di tubuh pemerintahan.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 31 juta jiwa, Nepal kini menghadapi tantangan besar: menjaga stabilitas, memperkuat demokrasi, dan menyatukan bangsa di tengah perpecahan politik.
Sejarah panjang konflik dan transisi menunjukkan bahwa masa depan Nepal akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dan rakyatnya dalam menemukan jalan damai.
