WALAU sejumlah kalangan masih merasa trauma atas intervensi di panggung politik Pakistan, militer mendapat mandat lebih besar untuk menindak pelanggaran di Tempat-tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilu yang akan digelar, Rabu, 25 Juli pekan depan.
Yang akan bertarung: Shabaz Sharif, saudara mantan PM (tiga kali) Nawaz Sharif dari Partai Muslim League-Nawaz (PML-N), mantan bintang kriket Imran Khan yang memimpin oposisi utama, Partai Pakistan Tehreek-e Insaf (PTI) dan Bilawal Bhutto Zadari (cucu mantan PM Zulfiqar Ali Bhutto dan anak mantan PM Benazir Bhutto dan suaminya mantan Presiden Asif Ali Zardari dari Partai Rakyat Pakistan (PPP).
Melalui wewenang yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat lalu (20/7) atau lima hari menjelang hari “H” Pemilu, sebanyak 370.000 anggota tentara akan disebar di seluruh TPS guna mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut termasuk untuk menjebloskan para pelanggar pemilu dengan ancaman enam bulan hukuman kurungan.
Jubir KPU Pakistan Altaf Khan menjamin, militer tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan, sedangkan Jubir militer Mayjen Asif Gafoor juga menyampaikan pernyataan senada dengan menyebutkan keyakinannya bahwa militer akan tetap bersikap netral dan mendukung KPU sesuai tugas yang diembannya.
Sejak kematian pendiri Pakistan, Ali Jinnah pada 1948, Liaquat Ali Khan yang diangkat sebagai PM pertama Pakistan berhasil mencapai gencatan senjata dengan India terkait sengketa wilayah Kashmir, namun ia tewas ditembak saat bertemu warganya di Rawalpindi pada Oktober 1951 sehingga digantikan oleh Khawaja Nazimuddin.
Pemerintahan Nazimuddin dianggap lemah menghadapi berbagai aksi kekerasan sehingga dilengserkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan mempercepat Pemilu yang mengakhiri kekuasaannya pada 1954 dan diadopsinya sistem pemerintahan presidensial.
Aksi kudeta dan konflik memang tidak putus-putusnya mewarnai panggung politik Pakistan. Presiden pertama Iskander Mirza (terpilih 1956) hanya bertahan dua tahun karena digulingkan oleh panglima militer Ayub Khan dan era kepemimpinannya saja ditandai empat kali pergantian PM. Seluruhnya total enam PM yang jabatannya naik-turun pada periode 1947 – 1958.
Kekuasaan Ayub Khan diambil alih oleh tokoh militer lainnya Yahya Khan pada 1969 dan pada saat bersamaan muncul tokoh muda, Zulfiqar Ali Bhutto yang membentuk PPP, sementara di Pakistan Timur, Liga Awami (LA) dibawah Mujibur Rahman menyapu bersih seluruh kursi parlemen di wilayah itu.
Tidak ada titik temu antara PPP dan LA, sehingga berujung pemisahan diri Pakistan Timur dari Pakistan, didukung tetangganya, India, menjadi negara Bangladesh di bawah Presiden Mujibur Rahman.
Salah seorang capres, Bilawal Bhutto Zardari adalah anak dari mendiang PM wanita pertama Pakistan Benazir Bhutto yang tewas akibat ledakan bom saat berkampanye di Rawalpindi pada 2007 dan cucu dari PM Zulfiqar Ali Bhuto yang dihukum gantung pada 1979 oleh rezim militer pimpinan Presiden Zia-ul-Haq atas tuduhan melakukan pembunuhan politik.
Benazir Bhutto
Benazir Bhutto menjadi PM pada 1988, dikalahkan Nawaz Sharif pada Pemilu 1990 yang diduga sarat dengan kecurangan termasuk menggunakan intelijen militer, kemudian terpilih lagi sebagai PM pada Pemilu 1993 namun di tengah upaya kudeta dan pembunuhan atas saudara laki-lakinya Murtaza serta skandal keuangan yang melibatkan suaminya, Zardari.
Benazir dikalahkan pada Pemilu 1997 dan mengasingkan diri ke Dubai, kemudian kembali ke negerinya atas izin presiden saat itu, Jenderal Pervez Musharraf.
Musharraf dimakzulkan pada 2008 dan suami Benazir, Asif Ali Zardari ditetapkan parlemen sebagai presiden, namun parlemen memberlakukan kembali sistem parlementer pada 2010 dan mengalihkan kekuasannya pada PM Yousouf Raza Gilani yang dimakzulkan lagi, digantikan PM Raja Pervez Ashraf.
Ashraf pun tidak luput dari gejolak politik dan era pemerintahannya diwarnai maraknya serangan bom. MA memerintahkan penahanannya pada 2013 karena kasus korupsi.
Nawaz Sharif kembali disyahkan parlemen menjadi PM setelah partainya, Liga Muslim menang Pemilu yang digelar Mei lalu, namun kekuasaannya berakhir pada 13 Juli 2018, kurang dua pekan menjelang Pemilu dan dijebloskan ke bui berama puterinya, Mariam atas tuduhan korupsi.
Dari sisi keamanan, Pakistan dalam beberapa dekade terakhir ini harus menggelontorkan dana jutaan dollar dan ribuan nyawa pasukannya untuk memerangi Taliban di sepanjang ribuan KM tapal batasnya dengan Afghanistan, dan kini menghadapi kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) yang melancarkan berbagai serangan termasuk di wilayah Baluchistan baru-baru ini yang menewaskan 175 orang.
Di sektor ekonomi, negara itu kemungkinan akan meminta talangan Dana Moneter Internasional (IMF) karena tidak mampu membayar utang akibat krisis ekonomi sejalan dengan naiknya harga minyak sehingga memperberat beban pembiyaan impor.
Pengamat memperkirakan, siapapun yang akan memenangi Pemilu 2018 , bakal dihadang persoalan keamanan, ekonomi dan masalah sosial.(AP/BBC/Aljazeera/Reuters/ns)
