KEBIJAKAN tarik-ulur antara pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi berisiko tinggi jika diterapkan bersamaan karena penyebaran penyakit akibat paparan virus SARS CoV-2 tersebut malah dicemaskan bakal terus meningkat.
Di DKI Jakarta, misalnya, penyebaran Covid 19 tak bisa dihambat sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama sebulan sejak 4 Juni, dilanjutkan dengan PSBB Transisi yang sudah diperpanjang lima kali hingga kini.
“Saya pantau terus dan siap menginjak rem darurat, “ kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu, mengistilahkan kebijakannya untuk secara bertahap membuka kembali kegiatan warga disamping tetap memberlakukan protokol kesehatan.
Penerapan kembali kebijakan nomor ganjil genap kendaraan beroda empat di sejumlah ruas jalan di Jakarta, sementara untuk kendaraan beroda dua ditunda karena protes warga, juga rencana pembukaan kembali bioskop menuai pro-kontra.
Kebijakan penerapan nomor ganjil genap dicemaskan sejumlah kalangan malah bakal memicu peningkatan penyebaran Covid-19 karena lebih banyak warga yang berdesakan di moda-moda angkutan umum.
“Kebijakan ganjil genap bertujuan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas dengan mendorong warga naik transportasi umum, bukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, “ tutur pengamat transportasi Yayat Supriatna.
Alih-alih meningkatkan pengawasan terkait protokol kesehatan, Anies merencanakan pembukaan kembali bioskop-bioskop dan yang lagi-lagi menuai polemik dan mewacanakan penggunaan satu lajur jalan tol dalam kota untuk sepeda.
Data harian kasus Covid-19 di ibukota relatif tinggi yakni 374 kasus pada 1 Agustus, 379 kasus pada 2 Agustus, 819 kasus pada 9 Agustus dan rekor tertinggi pada 27 Agustus sebanyak 820 kasus, rekornya dipecahkan sehari kemudian (28/8) dengan 869 kasus, sehingga total jumlah korban terpapar 37.082 orang, yang meninggal 1.156 orang.
Laju peningkatan harian kasus paparan Covid-19 di wilayah ibukota cukup tinggi, sekitar dua kali lipat dibandingkan angka yang ditoleransi oleh WHO (Badan Kesehatan Dunia), di bawah lima persen. Bahkan rasio positif Covid-19 pada pekan ini sudah mencapai 15,2 persen.
Multi Penyebab
Selain kebijakan yang tidak konsisten, tingginya mobilitas warga, lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran publik dalam mematuhi protokol kesehatan, ikut memberi andil meningkatnya penyebaran Covid-19.
Di level nasional, pemerintah agaknya disibukkan untuk mengurusi organisasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) ketimbang mengupayakan pengendalian Covid-19 yang tren rata-rata harian kasusnya juga cenderung meningkat.
Penambahan angka harian baru di tingkat nasional, Kamis (27/8) mencapai rekor dengan 2.719 kasus dan dipecahkan lagi dengan pertambahan 3.003 kasus, Jumat (28/8). Total tercatat 165.887 kasus positif korban terpapar Covid-19 di Indonesia, 7.169 orang meninggal.
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai, mayoritas anggota Komite PC-PEN berlatar belakang ekonomi, akibatnya peran kesehatan tereliminasi.
Menurut Faisal, negara-negara lain, tidak seperti yang dilakukan Indonesia, baru berani membuka aktivitas ekonomi dan aktivitas pulik lainnya setelah tren kasus Covid-19 menurun.
Idealnya, pemerintah melakukan pengendalian virus terlebih dulu melalui intervensi sosial, dengan itu otomatis perekonomian akan menggeliat kembali.
“Sepanjang cara mengatasi pandemi Covid-19 begitu-begitu saja, tidak berubah, ekonomi bakal makin sulit dan perlu waktu lama untuk pulih, “ katanya mengingatkan.
Jadi ternyata penanganan Covid-19 tidak sesederhana seperti memilah-milah antara “menginjak pedal rem atau pedal gas”, tetapi harus “all-out”, serius dan kongkret.
