JAKARTA, KBKNews.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras serangan militer Israel yang menghantam Gereja Keluarga Kudus di Gaza, yang diketahui menjadi tempat perlindungan bagi warga sipil Palestina.
Serangan ini menuai kemarahan internasional dan dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, Stephanie Tremblay, menyatakan bahwa serangan terhadap tempat ibadah tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun.
“Orang-orang yang mencari perlindungan harus dihormati dan dilindungi, bukan dijadikan sasaran,” ujar Tremblay dalam keterangan resmi, Kamis (17/7/2025), dikutip Xinhua.
Guterres juga menyuarakan keprihatinannya atas banyaknya korban jiwa yang terus bertambah akibat konflik. Ia mendesak semua pihak agar menghormati hukum humaniter internasional, melindungi warga sipil, dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau Gaza secara besar-besaran.
Guterres juga menyerukan agar segera diberlakukan gencatan senjata serta pembebasan semua sandera tanpa syarat.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir, serangan Israel telah menghantam sejumlah tempat penampungan warga sipil Palestina, menimbulkan korban luka dan tewas.
Dari 8 hingga 15 Juli, lebih dari 11.600 orang kembali terpaksa mengungsi. Sejak gencatan senjata berakhir pada 18 Maret lalu, jumlah total pengungsi mencapai lebih dari 737.000 jiwa, atau sekitar 35 persen dari total populasi Gaza.
OCHA mencatat bahwa sejak konflik meletus 21 bulan lalu, hampir seluruh warga Gaza telah mengalami pengungsian, sebagian besar bahkan lebih dari satu kali.
Sebagian besar bangunan tempat tinggal telah hancur atau tidak lagi layak huni, memaksa banyak keluarga hidup di ruang terbuka.
Di sisi lain, Israel kembali memberlakukan larangan akses ke Laut Mediterania, termasuk melarang aktivitas berenang dan memancing, yang selama ini menjadi satu-satunya sumber kebersihan bagi sebagian pengungsi karena sistem air bersih di Gaza nyaris lumpuh.
OCHA juga melaporkan bahwa krisis bahan bakar masih berlangsung. Meskipun pada hari yang sama, pasokan bensin untuk ambulans dan layanan darurat lainnya akhirnya diizinkan masuk untuk pertama kalinya dalam lebih dari 135 hari, jumlahnya masih jauh dari mencukupi.
Bantuan ini menambah sedikit pasokan solar terbatas yang telah diperbolehkan masuk dalam sepekan terakhir.
PBB dan para aktivis kemanusiaan menegaskan pentingnya pasokan bahan bakar seperti solar dan bensin yang memadai agar layanan penyelamatan jiwa tetap berjalan.
Mereka juga menyerukan agar larangan terhadap masuknya bahan bangunan segera dicabut.
“Kehidupan bergantung pada keduanya (bahan bakar dan tempat tinggal),” kata para aktivis kemanusiaan.
