NEGARA-negara yang memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan (LCS) bisa gigit jari jika China dan Filipina mengikat perjanjian untuk melakukan ekspolitasi bersama di Laut China Selatan.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat bertemu mitranya, Presiden China Xi Jinping di Beijing akhir Agustus lalu mengemukakan, ia ditawari Presiden Xi jika Filipina bersedia menarik klaim atas wilayah LCS yang dibahas Mahkamah Arbitrase PBB pada Juli 2016.
Klaim yang diajukan Filipina di Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda itu terkait batas-batas wilayah laut kedaulatan Filipina yang ditolak oleh rezim Beijing.
Tawaran kerjasama dari China, menurut Duterte, hanya bisa diwujudkan jika Filipina bersedia mengabaikan keputusan MA PBB terkait klaim wilayah LCS.
“Hentikan klaim anda, dan izinkan perusahaan China melakukan eksplorasi, dan jika ditemukan (hasil minyak atau gas-red), anda akan mendapatkan 60 persen, sisanya untuk perusahaan China, “ kata Duterte menirukan ucapan Xi.
Tidak disebutkan apakah Duterte menerima tawaran Xi, juga pernyataan Jubir Kemenlu China di Beijing, Hua Chunying tidak secara spesifik menyebutkan hasil pertemuan itu, kecuali mengatakan, Filipina bakal menimba manfaat lebih besar dari kesepakatan itu.
Hua hanya menyebutkan, Duterte menyatakan keinginannnya untuk mempercepat pembahasan wacana kerjasama tersebut melalui kelompok kerja yang akan dibentuk berazaskan semangat kemitraaan yang erat.
China sendiri, menurut Hua, sepakat untuk menjadi mitra dengan saham minoritas dalam usaha patungan dengan Filipina, khususnya terkait pengembangan cadangan gas di Reed Bank yang masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Filipina.
Namun, wacana kemitraan antara China dan Malaysia itu tentu saja menyulitkan posisi negara-negara lain yang juga memiliki klaim atas wilayah LCS terutama Malaysia. Negara yang juga memiliki klaim di LCS yakni Brunei, Taiwan dan Vietnam.
Kepentingan nasional masing-masing, terkadang membuat kepentingan regional bersama harus ditepikan dulu (AP/Reuters/ns)
