JAKARTA, KBKNews.id – Seorang pejabat di Korea Selatan menuai hujatan luas setelah melontarkan pernyataan kontroversial terkait usulan “mengimpor perempuan” dari luar negeri untuk dinikahkan dengan pria di wilayah pedesaan. Pelaku bernama Kim Hee-soo mengeluarkan pernyataan yang memicu kecaman keras karena dinilai melanggar nilai-nilai multikultural dan hak asasi manusia.
Akibatnya, Pemerintah Provinsi Jeollanam-do menyampaikan permintaan maaf resmi seperti dilansir dari Times of India, Selasa (10/2/2026).
Pemerintah Provinsi Jeollanam-do pada Jumat (7/2/2026) menyatakan telah mengirimkan permohonan maaf kepada Kedutaan Besar Vietnam di Korea Selatan, pemerintah Vietnam, serta masyarakat dan perempuan Vietnam yang merasa tersinggung dan terluka akibat pernyataan tidak pantas tersebut. Provinsi itu menegaskan komitmennya untuk mencegah terulangnya insiden serupa dengan memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia dan sensitivitas gender.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah provinsi menegaskan bahwa penggunaan istilah seperti “impor” dalam konteks manusia merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia karena mengobjektifikasi perempuan. Jeollanam-do menilai pernyataan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dan bertentangan langsung dengan nilai penghormatan terhadap HAM, kesetaraan gender, serta inklusivitas multikultural yang selama ini dijunjung.
Jeollanam-do juga menyoroti bahwa kasus ini menjadi lebih sensitif karena Vietnam memiliki arti penting bagi provinsi tersebut. Saat ini, banyak warga keturunan Vietnam yang menetap di wilayah Jeollanam-do dan hidup sebagai bagian dari komunitas setempat, sekaligus berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan sosial dan ekonomi.
Selain itu, Jeollanam-do diketahui memiliki hubungan kerja sama erat dengan sejumlah daerah di Vietnam, seperti Kota Ho Chi Minh, Kota Can Tho, dan Provinsi Dong Nai, dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pertanian, hingga perdagangan dan ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah provinsi menyebut insiden ini sebagai peristiwa yang memalukan dan menyakitkan.
Sebagai tindak lanjut, Jeollanam-do berencana memperkuat pendidikan tentang hak asasi manusia, sensitivitas gender, dan pemahaman multikultural di seluruh sektor publik. Pemerintah daerah juga akan memastikan seluruh pejabat publik memahami tanggung jawab dan dampak dari setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik, serta membangun sistem pengawasan internal untuk mencegah ucapan atau tindakan diskriminatif.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, Wali Kota Jindo Kim Hee-soo menuai kecaman domestik dan internasional setelah menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara “Dialog Terbuka Integrasi Administratif Gwangju-Jeonnam” di Pusat Seni dan Budaya Haenam. Ia menyebut perlunya langkah khusus untuk mencegah kepunahan populasi, termasuk dengan “mengimpor perempuan muda dari Sri Lanka atau Vietnam” agar para pria lajang di pedesaan dapat menikah.
