BENGKULU – Ditengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta gemuknya birokrasi pemerintahan, pemerintah Provinsi Bengkulu terus berjuang mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan.
“Kita kini fokus pada pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas yang harus tuntas dalam tiga atau empat tahun ke depan,” kata Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Jumat (23/9/2016).
Menurutnya angka kemiskinan di provinsi Bengkulu berada di atas rata-rata nasinal dan sudah terjadi selama belasan tahun akibat tidak optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dan kondisi infrastruktur jalan, jembatan dan penerangan listrik yang terbatas.
Keterbatasan infrastruktur itu dirasakan banyak desa di Provinsi Bengkulu sehingga tidak jarang dokter atau guru enggan ditugaskan ke daerah-daerah tertinggal tersebut.
Beberapa masalah juga menjadi kendala sehingga Bengkulu sulit menurunkan angka kemiskminan diantaranya upaya memajukan Bengkulu masih dihadapkan pada birokrasi pemerintahan yang gemuk sehingga sebagian APBD terserap untuk belanja pegawai, dan minimnya pemberitaan media nasional tentang sisi positif Bengkulu, kata mantan bupati Musi Rawas dan mantan anggota DPR RI ini.
“Akibatnya masyarakat tak banyak tahu tentang Bengkulu,” ungkapnya, kepada Antara.
Di tengah total APBD 2016 yang hanya mencapai Rp2,4 triliun itu, Pemprov Bengkulu terus memperbaiki kondisi infrastruktur di berbagai daerah serta menyiapkan seluruh masyarakat agar siap menyongsong “Wonderful Bengkulu” (Pesona Bengkulu) atau Visit (Kunjungan) 2020, katanya.
Salah satu upaya pihaknya ini yakni menggencarkan gerakan sadar wisata yang terus digiatkan pemerintah yakni dengan mengajak masyarakat untuk tersenyum menyambut wisatawan dan meminta pengelola usaha restoran untuk memperhatikan kebersihan toilet sehingga membuat nyaman para wisatawan yang berkunjung.
