GURATAN usia dan rona kelelahan tampak di wajah Suciwati, namun semangat isteri mendiang aktivis HAM, Munir Said Thalib yang tewas diracun dalam penerbangan menuju Amsterdam, 12 tahun silam tidak pernah lekang.
Janda beranak dua itu menyambangi berbagai kota di tanah air untuk mencari dukungan publik agar keadilan ditegakkan dengan mengusut tuntas kematian Munir. Suciwati meyakini, suaminya meregang nyawa, bukan akibat dihabisi oleh pelaku tunggal yakni pilot Garuda, Pollycarpus yang sudah divonis, dihukum, dan saat ini sudah menikmati udara bebas kembali. Ia meyakini, sejumlah orang terlibat, mulai dari penggagas, fasilitator, pengambil keputusan serta pelaku atau eksekutor.
Di tengah penantian panjang, asa penuntasan kasus Munir berpendar lagi setelah Presiden Jokowi dalam janji kampanyenya terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM tersebut dalam Pilpres dua tahun lalu bertekad menuntaskan kabut misteri kasus tersebut.
Bak gayung bersambut, keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 10 Oktober lalu yang meminta pemerintah untuk mengumumkan laporan Tim Pencari Fakta (TPF) juga menjadi angin segar yang meniupkan energi baru bagi semua pihak yang memimpikan tegaknya keadilan terkait kasus kematian Munir.
Ironisnya, naskah dokumen asli laporan Tim Pencari Fakta (TPF) mengenai kasus kematian Munir yang diserahkan kepada Presiden Yudhoyono (23 Juni 2005) ternyata raib, dan sejauh ini belum diketahui rimbanya. Berdasarkan klarifikasi Setneg, dokumen tersebut sudah didistribusikan ke Kejaksaan Agung, kepolisian, TNI, BIN, Menkopolhukam dan Menkumham.
Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh termasuk yang menyangsikan, dokumen yang digunakan oleh instansinya guna menyusun materi tuntutan bagi terpidana dalam kasus tersebut, Pollycarpus, bisa begitu saja raib.
”Menurut pemahaman saya, dokumen itu tidak hilang, dan jika ada usaha keras untuk mencarinya, pasti bisa ditemukan, “ ujarnya. Mantan Jaksa Agung itu justeru heran, Setneg buru-buru menyatakan dokumen itu telah hilang.
Mantan anggota TPF Munir, Rachlan Nashidik yang kini menjabat Sekjen Partai Demokrat senada dengan Rahman Saleh menyatakan bahwa kasus Munir belum tuntas, sehingga jika dokumen TPF belum ditemukan selayaknya pemerintah tidak tergesa-gesa menyatakan hilang.
Sedangkan Menteri Koordinator Polhukam Wiranto menjelaskan, Jaksa Agung akan mempelajari,mengevaluasi dan kemudian mengambil langkah hukum jika naskah dokumen tersebut ditemukan.
SBY Dukung
Presiden RI ke-6 Susilo B Yudhoyono juga mendukung upaya penuntasan kasus kematian Munir jika ditemukan bukti baru dalam pengusutan selanjutnya. “Selalu ada pintu untuk mencari kebenaran, “ tuturnya SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas (25/10) lalu .
Misteri raibnya dokumen TPF menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai buruknya sistem kearsipan negara, dan juga mengundang kecurigaan tentang keterlibatan dan kepentingan para elite politik dan pejabat pemerintah saat itu di balik konspirasi pembunuhan Munir.
Sejumlah tokoh a.l. mantan Dirut PT Garuda Indonesia Indra Setiawan, Wakil Direktur Pengamanan perusahaan tersebut, Ramelgia Anwar, mantan Kepala BIN Hendropriyono, mantan Deputi V BIN Muchdi PR dan mantan anggota BIN Bambang Irawan diusulkan untuk disidik ulang.
Sekarang “bola” ada di tangan Presiden Jokowi yang diharapkan mampu menuntaskan kasus ini , diawali langkah untuk mengumumkan hasil temuan TPF kasus Munir kepada publik , meminta Jaksa Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap Muchdi PR dan juga membentuk TPF baru yang lebih mumpuni, beranggotakan unsur-unsur pemerintah dan publik.
Kasus Munir menjadi buah simalakama bagi Presiden Jokowi. Keberhasilannya menuntaskan kasus pembuhunan terhadap aktivis HAM ini tentu akan menciptakan legacy atau warisan kepemimpinannya yang akan selalu dikenang nanti, namun memang tidak mudah baginya menghadapi konspirasi tersembunyi yang menghalang-halanginya.
Kematian Munir, menjadi pembicaraan tidak ada habis-habisnya di dalam negeri dan juga di kalangan internasional khususnya para penggiat HAM. Bahkan Munir diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Amsterdam, Belanda sebagai penghargaan atas kegigihan dan pengorbanannya menegakkan HAM.
Masyarakat menggantungkan asa agar di era kepemimpinan Presiden Jokowi, kasus Munir dituntaskan, walaupun Suciwati agaknya masih harus bersabar di tengah penantian panjangnya.
Penuntasan kasus Munir merupakan salah satu “PR” pemerintahan Jokowi pada 2017.
