Setiap orang yang hendak masuk masjid harus berjalan perlahan dan melewati detektor logam. Di hadapan mereka, petugas polisi berwajah masam mengawasi gerak-gerik setiap orang yang ingin beribadah di salah satu masjid di kota Kashgar ini.
Kepolisian China belakangan ini semakin ketat mengawasi warga Uighur yang menjadi populasi utama di wilayah Xinjiang. Sejumlah kebijakan kontroversial pun diterapkan seperti pelarangan memelihara jenggot dan shalat di tempat umum.
Selama bertahun-tahun sebelumnya, alun-alun di luar masjid di Kashgar selalu dipenuhi kerumunan orang, jamaah pun berdesakan saat merayakan Idul Fitri. Namun suasana itu tak ada lagi. Dalam laporan AFP yang dilansir Kamis (13/7/2017), lebaran tahun ini merupakan yang paling sepi di Kashgar dalam satu generasi.
Pihak berwenang menolak berkomentar mengenai fenomena ini. Namun, seorang pengusaha lokal mengatakan kepada AFP, pemerintah telah mendirikan beberapa pos pemeriksaan yang dijaga polisi. Pos pemeriksaan ini mengepung kota tersebut untuk mencegah para pelancong ke Kashgar dan bergabung dalam sholat Idul Fitri.
“Ini bukan tempat yang baik untuk beragama,” kata seorang pedagang.
Pemerintah berdalih, pembatasan dan penambahan personel polisi di kawasan ini untuk mengendalikan penyebaran ekstremisme dan gerakan separatis Islam. Para aktivis hak asasi manusia menyebut Xinjiang tak ubahnya penjara terbuka.
“China pada dasarnya menciptakan keadaan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata James Leibold, pakar keamanan China di Universitas La Trobe Australia, seperti dilansir AFP.
“Tembok Besar”
Pemerintah China mulai meningkatkan keamanan dan melakukan pembatasan agama di Xinjiang pada tahun 2009. Kebijakan ini menyusul serangkaian kerusuhan di ibukota, Urumqi yang menyebabkan sekitar 200 orang tewas.
Presiden Xi Jinping juga memerintahkan pasukan keamanan untuk membangun “tembok besar” yang terbuat dari baja di sekitar wilayah tersebut. Tujuannya, menghalau orang-orang Uighur yang mengklaim sebagai anggota ISIS kembali ke rumah mereka dan memicu “pertumpahan darah”.
Selama setahun terakhir, Beijing juga telah mengirim puluhan ribu personil polisi ke Xinjiang. Selain itu, mereka juga membangun kantor polisi hampir di setiap blok dan menerapkan sejumlah peraturan ketat untuk menghalau ekstrimis.
Banyak rambu peringatan yang tidak mengizinkan warga sholat di tempat umum dan menumbuhkan janggut sebelum berusia 50 tahun. Sementara pegawai pemerintah dilarang berpuasa selama bulan Ramadhan.
Di Tashkurgan, dekat perbatasan Pakistan, pihak berwenang menutup restoran halal sebagai “hukuman” karena menolak untuk menyajikan makanan selama liburan. Seorang guru dan seorang pejabat pemerintah juga mengatakan kepada AFP bahwa sekolah melarang siswa menggunakan ucapan-ucapan dalam bahasa Arab seperti “Assalaamu alaikum”.
“Pemerintah menganggap kata Islam ini sama dengan separatisme,” kata pejabat tersebut.
Kamera pengintai (CCTV) juga dipasang di mana-mana, khususnya di tempat-tempat ibadah. Di sebuah masjid di kota selatan Yarkand, terdapat tiga buah CCTV, yang salah satunya menghadap langsung tempat imam berdiri.
Selama bulan Ramadhan, setiap hari tantara berpatroli mengelilingi kota. Mereka mengenakan rompi antipeluru, mengendari kendaraan lapis baja, dan membawa senapan laras panjang.
Di sebuah masjid di pusat kota Hotan, ketika umat Islam hendak melakukan shalat Jumat, mereka harus melewati barikade polisi dan menunjukkan dokumen identitas di dua pos pemeriksaan sebelum masuk. Sementara di dalam masjid, pria berpakaian preman dengan pin kerah Komunis dan kacamata hitam terus mengawasi umat yang tengah beribadah.
Ketakutan akan kekerasan
Otoritas China telah lama menghubungkan tindakan keras mereka terhadap Muslim Uighur dengan upaya anti-terorisme internasional. Mereka beralasan, banyak warga Uighur yang ingin bergabung dengan ISIS maupun Alqaeda. Selama beberapa tahun terakhir ini, warga Uighur beberapa kali terlibat kekerasan dengan aparat. Tak sedikit korban jiwa yang berjatuhan.
Namun, di luar ancaman ekstrimisme itu, banyak penduduk Xinjiang yang takut kehilangan identitas dan budaya mereka. “Kami tidak ingin (Xinjiang) menjadi Pakistan atau Afghanistan yang lain. Hanya sebagian kecil Muslim (di sini) yang menjadi ekstrimis, namun Pemerintah China tak dapat membedakannya,” tukas pria yang tak ingin disebutkan namanya itu.
