Penyaluran Bansos Diharapkan Lebih Tepat Sasaran setelah Penonaktifan NIK Warga Diluar Jakarta

0
251
Ilustrasi/ nagekeokab.go.id

JAKARTA –  Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang berdomisili luar Jakarta dinilai dapat memberikan sejumlah manfaat.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi Yayat Supriatna menilai penonaktifan NIK dapat mengurangi beban ekonomi kota tersebut.

Yayat mengatakan bahwa banyak warga Jakarta yang kini sudah tinggal di kota-kota penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) namun masih menikmati fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi Jakarta.

“Kalau jadi daerah khusus, beban ekonomi (Jakarta) terkait jasa, fasilitas bansos, pendidikan hingga kesehatan yang angkanya hampir Rp12-18 triliun bisa berkurang,” kata Yayat.

Ia merinci bahwa saat ini dari 12 juta penduduk Jakarta, hanya sembilan juta penduduk yang benar-benar menetap di Jakarta. Sedangkan sisanya sebanyak tiga juta penduduk sudah tinggal di luar Jakarta sebagai komuter.

Sejak tahun 1990-an, warga Jakarta mulai berpindah ke kota-kota penyangga, seperti Bodetabek karena rumah semakin sulit didapat dan harga tanah semakin mahal.

Selain itu, Jakarta merupakan kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

Karena itu, Yayat mengapresiasi kebijakan penonaktifan NIK warga Jakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dia menegaskan, dokumen warga Jakarta dan data pemilih pilkada menjadi lebih akurat serta penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Advertisement div class="td-visible-desktop">

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here