JAKARTA – Operasional wakaf membutuhkan empat entitas penting: pertama, otoritas atau regulator wakaf; kedua, nazir sebagai pengelola wakaf; ketiga, wakif sebagai orang yang berwakaf; dan keempat, mauquf alaih sebagai penerima manfaat wakaf.
Keempat entitas ini akan berinteraksi dengan baik jika ada peraturan yang jelas dan komprehensif. Salah satu urgensi pengaturan wakaf adalah memastikan kualifikasi nazir sesuai dengan aset wakaf yang dikelolanya.
Misalnya, nazir dengan kualifikasi sederhana (kurang pengetahuan tentang bisnis, keuangan, manajemen, dan rekam jejak ibadah serta komunikasi yang kurang baik) tidak cocok untuk mengelola gedung perkantoran bertingkat 100 yang berlokasi strategis di tengah kota.
Profil nazir yang tepat untuk aset tersebut adalah seseorang yang berpengalaman mengelola bisnis, menguasai teori dan praktik keuangan, serta mampu berkomunikasi dengan baik, selain juga taat beribadah dan memiliki pengetahuan agama yang luas.
Oleh karena itu, adanya peraturan sangat penting untuk keberlangsungan wakaf. Jika peraturan mendukung operasional wakaf dengan baik, masyarakat akan merasakan dampak positif dari wakaf tersebut.
Hingga kini, belum ada standarisasi global dalam pengelolaan wakaf. Standarisasi ini penting untuk memudahkan penilaian kinerja pengelolaan wakaf di seluruh dunia.
Jika setiap negara memiliki standar pengelolaan wakaf yang berbeda, akan sulit untuk menilai mana yang lebih baik antara pengelola wakaf di satu negara dengan yang lain.
Selain itu, standarisasi memudahkan pelaksanaan kerja sama. Pengelola wakaf (nazir) di Indonesia akan lebih mudah bekerja sama dengan pengelola wakaf di negara lain, seperti Arab Saudi, jika keduanya mengadopsi standar yang sama.
