JAKARTA – Arab Saudi mengecam keras pernyataan terbaru Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyarankan agar warga Palestina dipindahkan ke wilayah Kerajaan Saudi.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan penolakan tegas terhadap gagasan tersebut.
Saudi menekankan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka sendiri dan bukan imigran yang bisa diusir sewaktu-waktu oleh pendudukan Israel.
Kerajaan juga menyoroti bahwa pemikiran ekstremis seperti ini mengabaikan arti penting tanah Palestina bagi rakyatnya.
Saudi menuduh Israel tidak menganggap rakyat Palestina layak untuk hidup dan menilai bahwa ide-ide radikal seperti ini justru menghambat proses perdamaian.
“Para pendukung ide-ide ekstremis ini adalah mereka yang mencegah Israel untuk menerima perdamaian,” kata kementerian tersebut, Minggu (9/2/2025).
Kementerian Luar Negeri Saudi menekankan bahwa selama lebih dari 75 tahun, Israel telah melakukan ketidakadilan terhadap rakyat Palestina.
Meski begitu, Saudi tetap berkomitmen terhadap upaya penyelesaian damai dan menegaskan bahwa hak rakyat Palestina tidak dapat dirampas, berapa pun lama waktunya.
“Perdamaian abadi tidak akan tercapai kecuali dengan kembali pada logika akal sehat dan menerima prinsip hidup berdampingan secara damai melalui solusi dua negara,” tegasnya.
Pernyataan keras Saudi ini muncul setelah Netanyahu pada 6 Februari mengusulkan agar negara Palestina didirikan di Arab Saudi, bukan di tanah Palestina sendiri. Ia juga menolak konsep kedaulatan bagi Palestina.
Selain itu, pada 4 Februari, mantan Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar Washington mengambil alih Gaza dan merelokasi warga Palestina ke tempat lain sebagai bagian dari rencana pembangunan kembali yang diklaimnya dapat mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah.”
Usulan ini mendapat kecaman luas dari Palestina, negara-negara Arab, serta berbagai negara lain di dunia, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.
