PILKADA serentak di 17 propinsi, 39 pemerintah kota dan 115 kabupaten di seluruh Indonesia, 27 Juni nanti diharapkan mampu mencetak para pemimpin yang akan membawa kemajuan di daerah masing-masing lima tahun ke depan.
Lebih dari itu, jalannya proses seluruhnya 171 pilkada serentak yang akan digelar nanti juga akan mempertaruhkan martabat Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Dunia mencermati kemajuan pertumbuhan demokrasi yang telah dicapai Indonesia di era reformasi pasca Orde Baru termasuk penyelenggaraan pemilu yang berjalan transparan, tertib, lancar dan relatif aman.
Catatan kelam yang perlu digarisbawahi hanyalah proses pilkada DKI Jakarta 2017 yang sempat membelah dua bukan saja warga ibukota saja tetapi juga bangsa Indonesia akibat perbedaan pilihan terhadap para paslon gubernur.
Masih mujur, Indonesia terhindar dari bencana perpecahan akibat maraknya ujaran kebencian, saling hujat, fitnah, adu domba dan hoaks bernuansa SARA yang disebarkan oleh pendukung kontestan tertentu dan juga pengerahan massa.
Walau terbukti ampuh, politik identitas atau primordial yang digunakan dalam pilkada DKI Jakarta hendaknya disingkirkan jauh-jauh jika diinginkan terpilihnya pemimpin yang memiliki kompetensi, kapabel, kredibel, amanah dan menaungi semua golongan.
Bisa dibayangkan, apa yang bisa diharapkan dari seorang calon pemimpin daerah yang hanya mengandalkan pencitraan, diuntungkan oleh isu SARA, apalagi dengan menggunakan iming-iming uang (money politics) ?
Di tengah semakin ketatnya persaingan global, baik ekonomi maupun perebutan pengaruh, dituntut munculnya pemimpin “out of the box”, yang “gila” semangat dan motivasinya dalam memajukan daerah dan menyejahterakan warganya.
Pemimpin yang menganggap “business as usual” atau bekerja secukupnya, tidak lah cukup untuk mengantarkan negeri ini “naik kelas” sehingga dapat disejajarkan dengan negara-negara maju di tengah peradaban di zaman now ini, apalagi yang culas dan bermental koruptif.
Jawa, barometer Pilkada ‘18
Barometer keberhasilan pilkada serentak 2017 mengarah pada tiga propinsi di Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berkontribusi 48 persen suara atau 90,4 juta dari 186,6 juta total pemilik suara nasional.
Pertarungan habis-habisan antarkontestan bakal dilakukan di pilkada Pulau Jawa yang merepresentasikan hampir separuh pemilik hak suara nasional sehingga pemenangnya akan membuka jalan bagi Pemilu 2019.
Di Jabar, walikota petahana Bandung Ridwan Kamil berduet dengan bupati petahana Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum yang diusung Nasdem, PKB, PPP dan Hanura, sementara Mayjen Purn. TB Hasanuddin dengan mantan Kapolda Jabar Irjen Pol. Anton Charliyan, diusung PDI-P.
Wagub petahana Jabar, Deddy Mizwar dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat, sedangkan Mayjen Purn. Sudrajat berpasangan dengan wakil walikota Bekasi A. Syaikhu diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN.
Di Jateng gubernur petahana Ganjar Pranowo disandingkan dengan Taj Yasin Zubair oleh PDI-P, Nasdem dan Partai Demokrat, sedangkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN (wagub belum ada).
Di Jatim, Wakil Gubernur petahana Saifullah Yusuf belum ada pendamping karena bupati Banyuwangi A. Azwar Annas mengundurkan diri akibat pemuatan foto dirinya bersama perempuan, sedangkan pasangan Mensos Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Dardak diusung Partai Demokrat, Golkar dan Nasdem.
Belum dipastikan, siapa pengganti Azwar Annas setelah ia mengembalikan mandat pencalonannya pada PDI-P.
Jabar dengan 11 Daerah Pemilihan (Dapil) dan 32.711.732 suara menempati 91 kursi DPR, Jatim dengan 11 dapil dan 30.511.828 suara dengan 87 kursi di DPR dan Jateng dengan 10 dapil, 27.220.415 suara dengan 77 kursi DR.
“Serangan fajar” dengan bagi-bagi uang atau sembako diperkirakan masih akan dipilih para kontestan guna memenangi pilkada, dan setelah itu, yang dikhawatirkan, uang negara (APBD) ditilep untuk mengembalikan “modal” yang telah ditanamkan.
Pihak kepolisian sejauh ini juga telah memetakan tiga daerah paling rawan terjadinya politik uang yakni Maluku, Papua dan Sumatera Utara.
Rakyat tetap dalam suasana bathin harap-harap-cemas antara Pilkada yang berjalan lancar, menghasilkan pemimpin daerah berkualitas dan amanah atau bakal masih maraknya isu SARA dan money politics.
