JAKARTA – (KBKNEWS) – 21/7 – PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengklaim bahwa pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan lebih dari 110 masalah dalam kurun waktu 1 tahun 6 bulan alias 18 bulan.
“Kita diberi mandat selesaikan masalah dan harusnya kita bangga ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang kita selesaikan. Hitungan kita 108-110 masalah sudah kita selesaikan,” jelas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7).
Capaian itu, kata Prabowo, merupakan bagian dari prestasi pemerintahannya yang harus dibanggakan. Namun, Prabowo mengingatkan anak buahnya di Kabinet Merah Putih untuk tidak besar kepala atas prestasi tersebut.
“Kita rendah hati, tidak mau menepuk dada, kita tidak mau dan tidak boleh besar kepala dan sombong. Itu watak kita sebenarnya. Watak bangsa kita. Ojo dumeh,” tegas Prabowo.
Menurutnya, sejarah akan mencatat prestasi yang ditorehkan pemerintah saat ini. “Tanpa kita sadar karenan kita sibuk bekerja, kita dalam tahap ini ada hal yang sangat membanggakan,” ucapnya.
Di hadapan anak buahnya, Prabowo mengungkapkan adanya sejumlah tantangan serta permasalahan di luar perkiraan yang harus dihadapi saat ini.
Salah satunya adalah distorsi atau penyimpangan terhadap perekonomian Indonesia di mana terjadi kebocoran kekayaan negara melalui berbagai praktik ilegal.
“Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun,” ujar Prabowo.
Di bawah kepemimpinannya, Prabowo berjanji akan menghentikan praktik-praktik kotor yang sudah melekat selama puluhan tahun itu.
Reformasi birokrasi
Pada bagian lain, presiden menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Prabowo mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada.
“Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada, kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak,” ujar Prabowo.
Prabowo meminta adanya langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit.
Salah satu strategi utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah dengan Government Technology (GovTech) atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Diketahui, GovTech rencananya akan diluncurkan pada bulan Oktober 2026.
“Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan, dengan GovTech, dengan program-program lainnya,” ujar dia.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti integrasi data kependudukan sebagai pilar penting efisiensi. Ia berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas.
“Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri, ” ujarnya.
“Semua harus sinkron dengan napas penyederhanaan, deregulasi, dan efisiensi,” pungkas Prabowo. (Kompas.com/NS)
