Jakarta, KBKNews.id – Nama Sidharto Reza Suryodipuro kembali menjadi sorotan dunia internasional. Diplomat senior Indonesia itu terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga 31 Desember 2026.
Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi dan rekam jejak kuat di forum multilateral, Sidharto dipandang sebagai figur yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan negara-negara anggota Dewan HAM PBB.
Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan
Sidharto Reza Suryodipuro lahir pada 29 September 1966 di Cologne, Jerman. Ia berasal dari keluarga dengan sejarah panjang dalam pengabdian negara. Kakeknya, Suyoto Suryodipuro, dikenal sebagai salah satu pendiri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia (RRI).
Dalam bidang pendidikan, Sidharto merupakan alumnus Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, angkatan 1986. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia melanjutkan studi ke Naval Postgraduate School, Monterey, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright. Pada 2003, ia meraih gelar Master of Arts di bidang keamanan nasional dengan predikat istimewa.
Awal Karier Diplomatik di Kementerian Luar Negeri
Karier diplomatik Sidharto dimulai pada 1992 saat bergabung dengan Kementerian Luar Negeri RI. Sejak awal, ia telah terlibat dalam isu-isu strategis di tingkat global, termasuk penugasan di Misi Tetap Indonesia untuk PBB di New York.
Di PBB, Sidharto terlibat langsung dalam pembahasan operasi perdamaian dan isu-isu kemanusiaan, termasuk saat Indonesia menjalani masa jabatan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Pengalaman ini membentuk perspektif multilateralnya dalam melihat konflik, kemanusiaan, dan diplomasi internasional.
Pengalaman Penugasan Internasional
Sepanjang kariernya, Sidharto telah menjalani berbagai penugasan penting di luar negeri. Ia pernah bertugas di Kedutaan Besar RI di Canberra pada 2004–2006. Dia fokus pada penguatan hubungan ekonomi Indonesia–Australia, mencakup perdagangan, investasi, pariwisata, dan pendidikan.
Ia kemudian kembali ke PBB New York pada periode 2006–2009 sebagai delegasi Indonesia yang menangani isu Afrika dan urusan kemanusiaan. Setelah itu, Sidharto dipercaya menangani kerja sama Asia Pasifik dan Afrika, serta berperan aktif dalam persiapan APEC 2013, ketika Indonesia menjadi tuan rumah.
Pada 2014–2017, Sidharto menjabat sebagai Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Dalam posisi ini, ia mendorong penguatan kerja sama bilateral, termasuk dalam isu penanggulangan ekstremisme dan dialog lintas agama.
Duta Besar dan Arsitek Kerja Sama Regional
Pada 2017, Sidharto dilantik sebagai Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Ini menjadikannya sebagai duta besar Indonesia pertama untuk Bhutan. Ia aktif memperluas hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dengan kedua negara tersebut.
Dedikasinya dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga mengantarkannya menerima Penghargaan Hassan Wirajuda pada 2020.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai duta besar, Sidharto dipercaya menjabat Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri RI. Dalam posisi ini, ia menjadi salah satu tokoh kunci dalam Presidensi ASEAN 2023, memimpin pertemuan pejabat senior ASEAN dan memperkuat peran Indonesia di kawasan.
Memimpin Dewan HAM PBB
Pada November 2025, Sidharto ditunjuk sebagai Perwakilan Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa. Tak lama berselang, Indonesia mencalonkannya sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Pada 8 Januari 2026, Sidharto resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan satu tahun. Dalam perannya ini, ia menegaskan komitmen untuk menjaga integritas Dewan, memperlakukan seluruh isu HAM secara adil, serta mendorong kerja sama inklusif antara negara anggota, organisasi internasional, dan masyarakat sipil.
