WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan bahwa warga Palestina yang meninggalkan Jalur Gaza dalam rencana relokasi kontroversialnya tidak akan diizinkan kembali.
“Kami akan membangun komunitas yang aman, sedikit jauh dari tempat mereka sekarang, dari semua bahaya ini. Sementara itu, saya akan memiliki ini. Anggap saja sebagai proyek pengembangan real estat untuk masa depan, ini akan menjadi lahan yang indah,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News yang ditayangkan pada Senin (10/2/2025).
Saat pewawancara menanyakan apakah warga Palestina memiliki “hak untuk kembali,” Trump dengan tegas menjawab, “Tidak, mereka tidak akan bisa kembali karena mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik.”
Menurut Trump, pembangunan komunitas baru ini akan menyediakan tempat tinggal permanen bagi warga Palestina.
“Dengan kata lain, saya berbicara tentang membangun tempat tinggal permanen bagi mereka, karena jika mereka harus kembali sekarang, butuh bertahun-tahun sebelum bisa dihuni kembali,” kata Trump.
Ia juga mengklaim dapat mencapai kesepakatan dengan Yordania dan Mesir untuk menampung para pengungsi Palestina, dengan alasan bahwa AS memberikan bantuan miliaran dolar kepada kedua negara tersebut setiap tahunnya.
“Saya berbicara tentang memulai pembangunan, dan saya pikir saya bisa membuat kesepakatan dengan Yordania. Saya pikir saya bisa membuat kesepakatan dengan Mesir. Anda tahu, kami memberi mereka miliaran dolar setiap tahun,” ujarnya.
Rencana Trump ini muncul di tengah gencatan senjata yang menghentikan perang selama 15 bulan antara Israel dan Palestina di Gaza. Meskipun menuai penolakan luas di tingkat internasional, Trump bersikeras untuk mewujudkannya.
Proposal tersebut memiliki kemiripan dengan rencana yang diajukan menantunya, Jared Kushner, pada Maret 2024.
Saat itu, Kushner menyatakan bahwa properti di pesisir Gaza memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan jika penduduknya dipindahkan.
“Properti di tepi laut Gaza bisa sangat berharga jika orang-orang fokus membangun mata pencaharian,” kata Kushner dalam wawancara di Universitas Harvard.
“Situasi di sana memang agak menyedihkan, tetapi dari perspektif Israel, saya akan berusaha memindahkan penduduknya dan kemudian merapikannya.”
Sementara itu, konflik di Gaza telah menyebabkan kehancuran besar dengan lebih dari setengah rumah penduduk hancur atau rusak, serta hampir 2 juta warga terpaksa mengungsi dalam kondisi minim fasilitas sanitasi, pasokan medis, makanan, dan air bersih. Jumlah korban tewas telah melebihi 47.000 orang.
Selain itu, Israel menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), dan pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
