KTT Int’l tertutup PBB yang berakhir di Doha, Qatar (Selasa, 2/5) belum menghasilkan pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban yang mengambil alih kekuasaan di Aghanistan setelah pasukan Amerika Serikat dan NATO hengkang, Agustus 2021.
Namun demikian, Sekjen PBB Antonio Guterres yang memimpin pertemuan itu mengatakan, pihaknya akan mengadakan pertemuan lagi di masa depan.
“Tak ada pengakuan terhadap Taliban yang muncul dari pertemuan itu. Untuk mencapai tujuan, kita tidak bisa mengabaikan kontak, dan banyak yang menyerukan keterlibatan agar lebih efektif dan berdasar pada pembelajaran dari masa lalu,” kata Guterres.
Taliban langsung mengambil alih ibukota, Kabul, begitu pasukan AS dan kekuatan NATO ditarik dari negeri yang nyaris tidak lepas dari konflik bersenjata itu selama puluhan tahun.
Ironisnya, hengkangnya kekuatan AS dan NATO tak hanya diratapi oleh mayoritas penduduk yang mencemaskan akan diberlakukannya berbagai pembatasan, terutama terhadap aktivitas perempuan, bahkan berbondong-bondong mereka mendatangi bandara Kabul untuk ikut pesawat, keluar dari negerinya.
Ironisnya, dari tayangan video tampak warga yang nekat hendak ikut terbang, berusaha bergelantungan di tumpuan roda pesawat, sehingga tentu saja mereka berjatuhan ke bumi.
Apa yang dicemaskan penduduk ternyata terbukti, dimana Taliban memberlakukan pola kehidupan yang ekstrim, tidak ada bioskop, tontonan musik atau turnamen oleh raga, sementara perempuan dilarang keluar rumah sendiri atau bekerja di kantor.
PBB terus menyerukan para penguasa Taliban Afghanistan untuk segera membatalkan pembatasan yang semakin keras terutama pelanggaran HAM terhadap perempuan, namun rezim tersebut bergeming.
Draft Resolusi PBB yang diperoleh Associated Press mengungkapkan keprihatinan mendalam atas semakin tergerusnya penghormatan terhadap HAM, kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan di oleh rezim Taliban dan menegaskan kembali peran tak tergantikan mereka dalam masyarakat Afghanistan.
Resolusi juga menyerukan kepada Taliban untuk segera memulihkan akses perempuan dn anak perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak dan partisipasi yang setara dalam kehidupan publik.
Resolusi tersebut, yang dirancang oleh Uni Emirat Arab dan Jepang, dijadwalkan akan dikeluarkan oleh 15 anggota dewan, Kamis sore (4/5) dan para diplomat yang mengikuti KTT menyebutkan, draft resolusi pasti akan disetujui, meskipun Rusia dan China mungkin abstain.
Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan AS dan NATO menarik diri dari Afghanistan setelah dua dekade perang dan pada awalnya menjanjikan pemerintahan yang lebih moderat dibanding saat mereka berkuasa dari 1996 hingga 2001.
Namun sebaliknya, keprihatinan int’l makin tebal karena para elite Taliban secara bertahap ternyata memberlakukan kembali pemahaman ekstrim mereka tentang Syariah Islam terhadap perempuan dan anak perempuan.
Anak perempuan dilarang bersekolah setelah kelas enam dan perempuan dilarang melakukan sebagian besar pekerjaan, berada di ruang publik dan pusat kebugaran.
Campur tangan PBB dan internasional untuk menyelamatkan anak perempuan dan perempuan Aghanistan dari rezim zhalim harus terus dilakukan.
