DAMPAK eskalasi konflik di Timur Tengah mau tidak mau dirasakan oleh banyak negara termasuk Indonesia terutama akibat lonjakan harga minyak global dan anjloknya nilai tukar rupiah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas.
Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah tiga persen dan sesuai arahan Presiden Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis. Melalui efisiensi di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L), defisit tiga persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, Airlangga mengatakan, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak.
Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti. Menurut Airlangga, pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.
“Kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” tutup Airlangga.
Berbagai langkah ini mencerminkan respons pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat arah menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.
Berdasarkan data Jumat (21/3), harga minyak acuan jenis Brent Crude mencapai yang tertinggi dalam dua pekan terakhir ini pada kisaran 72 – 103 dollar AS per barel, sementara jenis acuan lainnya: WTI 96,21 dollar AS per barel.
Gubernur Pakai Mobil Rp 8 miliar
Sementara itu , Presiden RI Prabowo Subianto di tempat terpisah menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilainya masih belum produktif dan efisien.
Bahkan, Prabowo juga menyinggung adanya kepala daerah yang mobil dinasnya mencapai Rp 8 miliar.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur Rp 8 miliar,” kata Prabowo saat diskusi dengan jurnalis di kediamannya Kawasan Hambalang, Bogor, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Kamis (19/3).
Sebagai perbandingan, Prabowo mengungkap mobil dinas Maung yang dipakainya memiliki harga yang jauh lebih rendah. Dia juga menegaskan Maung yang digunakannya adalah kendaraan dinas buatan dalam negeri.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Karena digunakan presiden, dilapisi anti peluru, mungkin jadi Rp1 miliar, tapi tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki, semua harus (lakukan) efisiensi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyorot masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi seperti pembangunan jembatan desa.
Ia menyayangkan, masih ada anggaran daerah yang digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan.
Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati, gubernur, ke mana? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujar Prabowo.
Perlu kesadaran dan tanggungjawab
Prabowo pun menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik. Ia menekankan, anggaran harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Habis itu (dananya) untuk kunjungan kerja-kunjungan kerja. Yang saya minta, kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” lanjutnya.
Prabowo juga mengingatkan, tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
“Bupati, gubernur (harus) kerja untuk rakyatmu, gubernur itu yang saya minta,” ujar Prabowo seraya menambahkan, sepanjang 2025 saja ia sudah memangkas Rp308 triliun anggaran yang berpotensi diselewengkan atau dikorupsi untuk dialihkan pada program-program yang bermanfaat bagai rakyat.
Di tengah kesulitan perekenomian yang dihadapi, baik di tingkat nasional mau pun global, sosok para pejabat dan wakil rakyat bakal diuji, mana yang benar-benar pro rakyat, mana pula yang culas, cuma sekedar pencitraan bagi dirinya. (ns)
