RAMALLAH (KBK) – Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengirim surat kepada beberapa menteri luar negeri negara-neagar di dunia, Ahad (14/8/2016).
Ia mendesak para menteri luar negeri untuk campur tangan untuk memerintahkan Israel menghentikan pembangunan pemukiman.
Dalam siaran persnya disampaikan, “Pembangunan pemukiman ilegal akan menelan melemahkan solusi dua atas pertikaian kedua negara.”
Erekat menyampaikan, pembangunan permukiman merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Israel menyita 221 Ha tanah di dekat Ramallah di Tepi Barat, meskipun fakta bahwa tanah tersebut terdaftar atas nama pemiliknya warga Palestina.
Dia mengatakan, bulan Juli terjadi lonjakan tertinggi dalam pembangunan pemukiman Israel seperti yang diumumkan oleh kotapraja Jerusalem.
“Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempertahankan kebijakan dan rencana ilegal,” kata pernyataan itu.
Erekat menyerukan agar masyarakat internasional ikut memikul tanggung jawab etis terhadap hak-hak asasi warga Palestina dengan menanggapi, bukannya mengeluarkan pernyataan kecaman seakan-akan Israel yang berhak menguasai.
Sekjen PLO itu juga menyerukan menteri luar negeri di dunia untuk memboikot semua produk dari organisasi dan perusahaan pendudukan dan pemukiman ekspansi Israel, dan melarang ekspor produk permukiman Israel.
Seperti dilaporkan Xinhua, masalah permukiman adalah salah satu alasan utama untuk menghentikan perundingan perdamaian langsung yang disponsori oleh Amerika Serikat selama sembilan bulan dan berakhir pada bulan April tahun 2014 lalu.
