DUKUNGAN Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump bagi pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki Israel pasca perang Arab – Israel, Juni 1967 merupakan setback atau kemunduran bagi proses perdamaian.
Ulang, di penghujung 2016, rakyat Palestina menyambut dengan sukacita golnya resolusi DK PBB yang mengatur, permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur ilegal, sehingga harus dihentikan.
Peristiwa tersebut juga merupakan torehan sejarah baru karena untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir ini DK PBB mengadopsi resolusi terkait isu Palestina, berkat ketetapan AS di penghujung pemerintah Presiden Barack Obama yang memilih abstain dalam pemungutan suara.
Namun arah angin perdamaian berbalik begitu cepat pasca terpilihnya capres dari Partai Republik, Donald Trump yang dikenal sangat dekat dengan penguasa Israel saat ini.
Janji-janji kampanye dan kemudian kemenangan Trump dalam pilpres AS agaknya membuat sikap percaya diri rezim Tel Aviv tumbuh kembali dan merasa mendapat angin untuk meneruskan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Jerusalem dan Tepi Barat, Palestina.
Selain mendorong pembangunan permukiman di tanah Palestina, Trump juga menjanjikan dukungannya bagi perpindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Jika hal ini terjadi, “solusi dua negara ‘ yang diusulkan komunitas internasional termasuk RI bagi penyelesaian konflik Palestina dikhawatirkan juga runtuh karena berarti pengakuan kedaulatan Israel di kota suci sejumlah agama.
Israel sendiri merencanakan pembangunan 2.500 unit perumahan baru di Tepi Barat untuk menambah 350.000 unit rumah yang sudah dibangun sebelumnya dan 200.000 unit di wilayah Jerusalem Timur.
Otoritas Israel menyebutkan permukiman yang akan dibangun berada di dalam areal di bawah perjanjian dengan Palestina sehingga dianggap tidak bertentangan dengan isi kesepakatan.
Rencana pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina yang diduduki tersebut, menurut Jubir Gedung Putih, Sean Spicer sebenarnya baru akan dibahas dalam pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu di Washington Februari mendatang.
Jubir Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudainah mengecam rencana Israel tersebut karena menganggap Jerusalem Timur dan wilayah Tepi Barat adalah teritorial dan tempat tinggal bagi 2,6 juta penduduk Palestina.
Israel berhasil menguasai Dataran Tinggi Golan di Suriah, Semenanjung Sinai di Mesir dan Tepi Barat serta Yerusalem Timur di Palestina dalam Perang Enam Hari, 1976. Sinai sudah dikembalikan pada Mesir melalui perjanjian Camp David pada Maret 1979.
Dunia akan menanti hasil pertemuan Presiden Trump dan PM Netanjahu, Februari dan semoga sejarah tidak mencacat, Trump sebagai biang keladi di balik macetnya proses perdamaian di tanah Palestina.
