 terkemuka di Indonesia menghadiri forum diskusi “Workshop Strategi Bersama Organisasi Masyarakat Sipil Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri dalam Pemerintahan Baru”, di Gedung Philanthropy Dompet Dhuafa, Jakarta Selatan, pada Kamis (05/12/2024).){kind=link}
JAKARTA – Sejumlah organisasi masyarakat sipil/civil society organization (CSO) terkemuka di Indonesia menghadiri forum diskusi “Workshop Strategi Bersama Organisasi Masyarakat Sipil Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri dalam Pemerintahan Baru”, di Gedung Philanthropy Dompet Dhuafa, Jakarta Selatan, pada Kamis (05/12/2024).
Daftar lembaga yang hadir dalam forum diskusi ini adalah Dompet Dhuafa, KontraS, YLBHI, HRWG, AJAR, Amnesti Indonesia, RDI Uref, SAFEnet, Human Inisiatif, Save The Children, LBH APIK Jakarta, YKMI, LBH Masyarakat, PBHI, Ibu Dessy – PRW, LBH Jakarta, Mer-C, Lazismu, SUAKA, JRS, Yayasan Geutanyoe, CWS, dan KontraS Aceh.
Diskusi fokus pada tantangan yang dihadapi oleh pengungsi, terutama terkait akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan yang paling penting adalah perlindungan hukum.
Aliansi dan Advokasi Dompet Dhuafa, Rama Adi Wibowo mengatakan dalam forum ini, bahwa Dompet Dhuafa di Bogor telah mencetuskan Program Learning and Empowering Center, yaitu program lintas isu, pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan vokasi, dakwah dan lainnya.
Selain melibatkan para pengungsi sebagai penerima manfaat, program ini juga melibatkan masyarakat lokal guna mambangun integrasi sosial antara masyrakat lokal dengan refugee yang telah tinggal lama di Indonesia. Kemudian di Aceh, Dompet Dhuafa bersama mitra-mitra kolaborasi terus membersamai pengungsi rohingya yang tengah kesulitan mencari suaka.
“Kami pun tidak hanya melakukan layanan, namun juga pada pendampingan advokasi. Belum lama, Dompet Dhuafa telah melakukan submission untuk UN Universal Periodic Review berbicara mengenai isu-isu pengungsi. Selain itu juga melakukan submission di Global Refugee Forum. Kemudian yang akan dilakukan ke depan, Dompet Dhuafa berharap bisa melakukan suatu hal agar pemerintah bisa going extra miles pada diplomasi internasional terkait sikap terhadap penjahat internasional. Termasuk juga menaungi korban-korban kejahatan kemanusiaan, khususnya yang terjadi di Palestina,” paparnya.
Diskusi kemudian menghasilkan kesepakatan yang sangat menggembirakan. Para peserta sepakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanganan isu pengungsi. Komitmen ini dituangkan dalam sebuah deklarasi yang mencakup rencana aksi konkret untuk jangka pendek dan panjang.
