DI TENGAH aksi-aksi demo menentang rezim PM Prayuth Chan-ocha dan menggugta sistem monarki Thailand, parlemen melakukan pemungutan suara guna membahas tujuh opsi usulan amendmen konstitusi (18/11).
Namun perubahan ketatanegaran di negeri Gajah Putih itu agaknya masih jauh dari realita mengingat mayoritas anggota parlemen dikuasai kubu PM Chan-ocha, mantan panglima AB Thailand.
Salah satu dari tujuh opsi usulan berupa pemilihan anggota Senat secara langsung, mengubah sistem yang berlaku selama ini yakni penunjukan oleh militer sehingga memungkinkan PM Chan-ocha tetap berkuasa ditolak.
Di sisi lain walau mengindikasikan mulai adanya geliat perubahan konstitusi, pemerintahan rezim PM Chan-ocha juga sudah menyatakan tidak akan menyentuh reformasi terhadap sistem monarki yang sudah ratusan tahun diberlakukan.
Dalam sidang di parlemen, Rabu (l8/11), dua dari tujuh opsi usulan pembahasan amendmen konsitusi dilaporkan dapat diadopsi, namun tidak satu pun yang “menyentuh” kedudukan Raja Maha Vajilalongkorn.
Sang raja sendiri menjadi bulan-bulanan kritik karena kehidupannya yang glamor dan lebih banyak tinggal di vilanya di Tutzing, Jerman bersama puluhan selirnya ketimbang mengurusi rakyat.
Keluarga kerajaan Thailand mendapatkan privilige istimewa berdasarkan hukum Lese-Majeste yang berlaku sejak 1906 memuat ketentuan, siapa pun yang menarasikan penghinaan atau hujatan pada mereka akan diganjar hukuman 15 tahun kurungan.
Namun perbuatan tabu untuk menyentuh kalangan istana agaknya sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan politik Thailand era now, karena para pengunjukrasa semakin berani da terang-terangan mengiritik mereka.
“Kami ingin raja menyerahkan takhta, berhenti melecehkan rakyat Thailand. Negara milik Rakyat,” demikian isi spanduk-spanduk yang diusung pendemo di depan vila Raja Vajilalongorn di Tutzing, Jerman beberapa waktu lalu.
Aksi menentang pemerintah dan kerajaan paling keras sejak gelombang unjukrasa Juli lalu terjadi di Bangkok, Selasa (17/11) akibat bentrok dengan aparat keamanan dan juga melawan para pendukung raja. Lima puluh pendemo dilaporkan luka-luka.
Sejarah monarki Thailand atau dikenal dengan Siam diawali dari Kerajaan Sukhotai yang didirikan pada 1238, diteruskan Kerajaan Ayutthaya pada abad ke-14, lalu pasca revolusi damai pada 1932 mulai diberlakukan sistem monarki konstitusional.
Kehadiran para pendemo penentang kerajaan yang mayoritas kelompok remaja adalah realita, walau perjuangan mereka untuk mengubah landskap politik Thailand agaknya masih amat jauh.
Para pembaharu, harus berhadapan dengan pemerintah dan parlemen yang berpihak pada raja, raja sendiri yang tentu menikmati tahtanya, sementara warga lansia juga di zona aman, turun temurun hidup di bawah kerajaan.
