JAKARTA — Pemerintah masih mengandalkan program bantuan atau subsidi tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mengalokasikan batuan sosial dan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp292,8 triliun.
Dana bantuan tersebut dialokasikan untuk sejumlah program pemerintah seperti PKH untuk 10 juta rumah tangga dan 9,5 juta ton pupuk subsidi. Alokasi anggaran ini sudah dimasukkan dalam Nota Keuangan tentang RUU APBN 2018 yang fokus utamanya adalah pemerataan ekonomi.
Selain kedua program di atas, dana subsidi juga akan diperuntukkan untuk penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa, bantuan pangan melalui subsidi pangan dan bantuan pangan nontunai (BPNT) 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan arah perluasan cakupan BPNT. Termasuk juga penyediaan bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 106,7 ribu KK, serta bantuan uang muka dan suku bunga kredit rumah untuk kelompok berpenghasilan kecil.
”Upaya tersebut disinergikan juga dengan bidang-bidang lainnya yang menjadi prioritas nasional seperti pendidikan Rp 440,9 triliun dan kesehatan Rp 110,2 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan pers-nya, Jumat (18/8/2017).
