Tega nian!, Bansos untuk Dulang Suara

Bansos, baik tunai mau pun non tunai, acap diselewengkan oleh oknum pejabat dan politisi, baik melalui praktek mark-up pengadaannya, diberikan pada yang tak berhak atau untuk iming-iming merebut suara dalam kampanye Pemilu 2024.

KORUPTOR di negeri ini selain sudah putus urat malunya juga tidak punya hati, dan tentu orang masih ingat kasus Mensos Juliari Batubara yang menilap dana paket bansos di tengah pandemi Covid-19.

Alih, alih jadi “panglima” bagi-bagi paket bansos sembako untuk “wong cilik” yang menganggur atau nafkahnya terimbas pandemi , ia malah meraup Rp17 miliar fee dari para rekanan untuk proyek paket bansos paket sembako sebanyak Rp5,9 triliun.

Untuk tiap paket sembako berisi a.l minyak goreng, mie istant dan beras bernilai Rp300.000 itu Juliari mematok upah atau fee  Rp10.000 per paket, sehingga ia divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, Jakarta (25-8-2021) dan membayar uang pengganti Rp14,6 miliar.

Penyaluran bansos di negeri ini, jujur saja, gak pernah beres, selain datanya amburadul, jarang diperbarui, juga banyak kepentingan di sana-sini, baik oknum pejabat instansi mau pun  politisi.

Menjelang Pemilu Serentak 2024, kabar busuk permainan politisi yang memanfaatkan program bansos juga  marak seperti yang diungkapkan di Harian Kompas (19/1).

Modusnya, calon anggota legislatif  (DPR) difasilitasi oleh oknum pejabat dinas sosial setempat (level daerah) mengundang para staf pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Oknum dinsos meminta para pendamping PKH menggolkan caleg dengan mempengaruhi warga (dengan iming-iming sembako atau amplop) dan mereka dibayar tergantung kesepakatan dan jumlah warga yang berhasil dibujuk.

Kasus Caleg di Sijunjung

Dalam kasus di Kab. Solok, Sumatera Barat, RL, ungkap Kompas (19/1), caleg (DPR) berkumpul di sebuah hotel pada 20 Sept. ’23 bersama 31 pendamping PKH, difasilitasi Kadinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. Sijunjung, Yofritas walau ia menampiknya.

“Setahu saya tidak ada pertemuan itu. Kalau ada pasti sepengetahuan saya, “ tandas Yofritas, namun dari sumber lain, Kompas mendapatkan lembar undangan yang ditandatanganinya.

Kasus itu terungkap setelah terjadi ketidaksepakatan  karena para staf program pendamping PHK tersinggung pada RL yang mengancam, jika tidak mendukung pencalegannya, SK pengangkatan mereka akan ditahan.

Pemanfaatan bansos untuk pemenangan caleg juga terjadi misalnya oleh perangkat kades Desa Juwangi, Boyolali, Jateng yang mengarahkan warga untuk memilih calon DPRD tertentu dengan imbalan sembako atau uang.

Maraknya praktek “money politics”   di ajang Pemilu juga terungkap dari aliran dana mencurigakan Rp51 triliun melibatkan 100 caleg terdaftar (DCT) bersumber dari bandar judi dan narkoba, penambangan liar dan kegiatan illegal lainnya.

Sungguh menyedihkan, serangan fajar termasuk bagi-bagi receh dan paket bansos, pengumpulan dana kampanye dari usaha atau aksi kejahatan terus berlangsung dari pemilu ke pemilu.

Apa yang bisa diharapkan dari wakil-wakil rakyat atau kepal daerah yang harus membayar dengan uang dari kolaborasinya dengan pelaku kegiatan illegal, menilap bansos atau aksi kejahatan lainnya?

 

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here