spot_img

Uang kuliah naik, mahasiswa panik

CALON mahasiswa atau mahasiwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) panik dan bingung dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai 10 kali lipat sehingga sangat memberatkan para orang tua mereka.

Misalnya seperti diungkapkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, UKT untuk mahasiswa baru 2024 jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi – SNBP) naik secara drastis.

UKT 2023 untuk mahasiwa baru Jurusan Peternakan  di Unsoed golongan 5 (penghasilan antara Rp5 sampai Rp10 juta) yang semula Rp2,5 juta, melonjak menjadi Rp12,5 juta atau naik lima kali lipat, sedangkan nilai nominal UKT tertinggi yakni untuk Program Studi Keperawatan Internasional  yang mencapai Rp52 juta.

Contoh lainnya, UKT Jurusan Hubungan Internasional pada 2023 untuk golongan 7 (penghasilan Rp20 sampai Rp30 juta) yang besarnya Rp3,5 juta, naik tahun ini menjadi Rp14 juta lebih. (catatan: nilai UKT dibagi dalam sejumlah kategori dari glongan 1 sampai 12, tergantung kemampuan orang tua mahasiswa).

UKT di sebuah PTN bisa mencapai Rp1 miliar bagi pendidikan jurusan aviasi untuk mencetak pilot, sedangkan UKT untuk jurusan kedokteran juga termasuk mahal, sekitar  seratusan juta rupiah dan jurusan tehnik sedikit di bawahnya,

Wacana kenaikan UKT oleh PTN terutama disebabkan terbitnya Peraturan Mendikbud No. 4 tahun 2020 tentang perubahan PTN menjadi PTN Badan Hukum dan Peraturan Mendikbud Ristek tetang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOP) bagi PTN.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim sendiri baru buka suara setelah aksi-aksi protes bermunculan dari BEM di pelbagai PTN di seluruh Indonesia memprotes kenaikan UKT tersebut.

Aksi BEM Universitas Riau malah memicu polemik, karena rektornya mengadukan protes mahasiswa ke kepolisian, walau kemudian dicabut setelah aksi-aksi BEM di berbagai PTN makin marak.

Sementara ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya yangmenlak kenaikan UKT bentrok dengan petugas keamanan kampus, Rabu (22/5)  karena rektor tidak bisa menemui mereka dengan alasan tidak di tempat.

Bersedia merevisi

Dalam Raker dengan Komisi X DPR RI, Selasa (21/5), Nadiem, atas desakan anggota dewan, meminta para pimpinan PTN untuk merevisi beragam aturan mengenai PTN Berbadan Hukum yang menjadi acuan untuk menaikkan tarif UKT.

“Saya minta seluruh pimpinan PTN dan prodi-prodi (program studi) untuk memastikan, kala pun ada kenaikan UKT, harus rasional, masuk akal serta tidak tergesa-gesa, “ ujarnya.

Dalam raker dengan Komisi X DPR tersebut, Mendikbudristek juga didesak agar meninjau ulang berbagai aturan terkait PTN BH yang melatarbelakangi dinaikkannya UKT sehingga membebani mehasiswa atau orang tua mereka.

Ketua Komisi X Saiful Huda mengatakan, pihaknya merasa aneh menyaksikan biaya Pendidikan dan peserta didik kian hari meroket, padahal anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN cukup besar.

Anggaran Pendidikan Rp655 triliun

Menurut catatan, dalam APBN 2024, anggaran pendidikan dialokasikan Rp655 triliun atau 20 persen dari total APBN (Rp3.325,12 triliun) sesuai dengan yang diamanatkan UU 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun masalahnya, Kemendikbud hanya mendapatkan Rp98.9 triliun, yang paling banyak untuk Kebutuhan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp346 triliun (52 persen), sedangkan Rp219 triliun didistribusikan ke sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.

Untuk itu, Saiful Huda mengusulkan agar Komisi X membentuk Panitia Kerja (Panja)  Biaya Pendidikan guna memastikan biaya pendidikan yang terjangkau serta dana pendidikan yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga digunakan secara optimal.

Sejumlah implikasi bakal muncul jika UKT tidak terjangkau oleh mahasiwa atau orang tua berasal kelas ekonomi menengah ke bawah  yang terbebani, menjauhkan glongan tersebut dari akses pendidikan, berdampak pada keragaman sosial dan ekonomi di lingkungan kampus dan memaksa mahasisa mencari pekerjaan paruh waktu atau penuh, sehingga meninggalkan kampus mereka.

Di tengah jeritan mahasiswa menghadapi ancaman dropp-out (D0) jika tidak sanggup membayar UKT yang naik terus, ucapan plt Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi dan Ristek Prof. Tjitjik Sritjahyandari Ph.D yang menyebutkan kuliah sebagai kebutuhan tertier, bukan prioritas.

Kontradiktif memang, jika di satu pihak pemerintah mendengung-dengungkan target generasi emas pada 2045, sementara mutu pendidikan juga “masih jauh panggang dari api”, ada pejabat yang menyebutkan, melanjutkan kuliah tidak penting.

Kasihan ya, (oknum) pejabat kita! Mau dibawa kemana negeri ini?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


spot_img

Latest Articles