PENDUDUK di kawasan Jabodetabek dan sebagian besar wilayah Indonesia hendaknya tetap mewaspadai potensi ancaman banjir dan longsor, mengingat puncak musim hujan sampai kini belum terlewati.
Puncak musim hujan di Jabodetabek, kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R Prabowo di Jakarta baru-baru ini, diprakirakan sampai akhir Februari, sedangkan sejumlah wilayah lain, malah bisa sampai Maret.
Sedangkan prakiraan cuaca untuk sepekan ke depan (sampai 23 Januari), menurut dia, diwarnai awan hujan yang berpotensi tumbuh di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua akan memicu turunnya hujan dengan intensitas lebat disertai sambaran kilat.
Sementara itu hujan lebat yan turun di wilayah ibukota, Tangerang dan Tangerang Selatan, Sabtu (18/1) mengakibatkan luapan air permukaan sungai dan genangan di sejumlah lokasi dan ruas jalan.
Genangan air tampak muncul di jalan-jalan protokol di ibu kota seperti Jl.M.H. Thamrin, Jl. Jenderal Sudirman, Jl.Gatot subroto, Jl. Letjen S Parman dan JL. Cikini Raya dengan ketinggian banjir rata-rata 20 cm.
Banjir yang merendam sebagian besar wilayah ibukota, malam tahun baru lalu, memicu polemik terkait kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga terkait konsep penanganannya serta kebijakan penganggarannya.
Proyek normalisasi 13 sungai yag bermuara di ibukota, dianggap keliru oleh Anies, dilakukan adalah program naturalisasi atau pengembalian fungsi-fungsi sungai secara alamiah.
Namun konsep program naturalisasi yang digagasnya juga tidak jelas wujudnya, sementara normalisasi Sungai Ciliwung yang sudah dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sepanjang 16 Km dari total 31 Km dihentikan Anies.
Anies pernah menyebutkan, program normalisasi sungai dan pembangunan gorong-gorong untuk mengalirkan air dari hulu ke laut adalah tindakan keliru serta melanggar “sunattullah”.
Menurut dia, air dari langit harus dimasukkan ke dalam tanah dengan membuat biopori atau sumur resapan, namun itu pun tak dilakukannya, lagi pula, ibukota yang lahannya sudah berubah menjadi hutan beton atau aspal, sudah sulit mendapatkan ruang untuk membangun biopori.
Anies juga menepis tudingan Presiden Jokowi bahwa banjir ibukota salah satunya diakibat buruknya penanganan sampah. Dalihnya, landasan bandara Halim Perdanakusuma yang steril dari sampah juga kebanjiran.
Kerusakan DAS di Hulu
Selain menyalahkan pendahulunya, Anies juga menganggap kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) di hulu juga penyebab utama banjir yang merendam ibukota.
Curah hujan ekstrim, sampai 377 mm sehari atau terbesar sejak 154 tahun lalu juga menjadi alasan Anies, karena menurut dia, siapa pun gubernurnya akan mengalami kesulitan serupa.
Pro-kontra muncul antara massa pendukung Anies yang malah meminta Presiden Jokowi yang seharusnya lengser karena ia yang dianggap paling bertanggung jawab atas musibah banjir dan warga yang melayangkan “class action” dan menuntut pertanggungjawaban Anies.
Dari sisi anggaran, rencana pembelian lem aibon Rp82,8 milyar, pasir Rp52 milyar, komputer Rp121 milyar, ballpoint Rp126 milyar, pelebaran trotoar yang malah menambah macet lalin, jalur sepeda Rp73,7 milyar dan honor 73 oanggota TGUPP Rp19,5 milyar antara lain mencerminkan ketidakabaian Anies menangani banjir di ibukota.
Pengajuan anggaran DKI Jakarta fantastis dan tidak masuk akal tersebut terungkap pada tahap pembentukan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA – PPAS) DKI Jakarta 2020 sebelum dijadikan APBD muncul setelah anggota baru DPRD dari F-PSI William Aditya (23) membeberkan kejanggalan itu.
Keganjilan KUA-PPAS itu hanya sebagian saja yang terkuak, banyak lagi misalnya revitalisasi perkampungan yang biaya konsultannya saja Rp560 juta per RW, dana Buzzer pariwisata Rp5 milyar dan hibah Rp5 milyar untuk Bamus Betawi yang menjadi corong pembela Anies.
Ancaman banjir masih di hadapan mata, sepantasnya Gubernu Anies tidak hanya sibuk menangkis kritikan dan kekecewaan warga atas kinerjanya dan pencitraan, “mejeng” di media dengan blusukan di lokasi banjir. Warga Jakarta butuh aksi nyata!
Mitigasi, termasuk menyiapkan evakuasi para korban, logistik serta memasang tanggul-tanggul, membersihkan saluran drainase dan langkah nyata lainnya lebih penting dilakukan jajaran pemropv DKI Jakarta ketimbang sibuk melakukan pencitraan dan menangkis kritikan.
