WALAU Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022 berada pada angka 10 persen atau turun dibandingkan 12,2 persen tahun sebelumnya, benih-benih intoleransi di tengah masyarakat akibat pilihan politik tetap marak di medsos.
“Hasil survei IPR menunjukkan terbangunnya kesadaran dan semangat publik menolak intoleransi yang makin tumbuh dan berkembang, “ kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar pada pada acara rilis IPR ’22 (28/12).
Capaian itu, menurut dia, dikembangkan untuk mempersempit pemahaman-pemahaman yang linear dengan ideologi atau paham terorisme.
Survei IPR dilakukan oleh BNPT bersama Forum Koordinasi Pemcegahan Terorisme (FKPT), Puslitbang Kementerian Agama, Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Centre oan politik identitas df Indonesian Crisis Strategic Resoluton (CICSR), Nasaruddin Umar Office, Nusa Institute, Daulat Bangsa dan Alvara Research Institute.
Hasil survei tersbut, lanjut Rafli, menjai dasar pijakan BNPT untuk mengevaluasi berkembangnya paham-paham radikal yang intoleran dan juga untuk memetakan daerah-daerah yang tingkat intoleransinya tinggi.
Menghadapi tahun politik menyongsong Pemilu serentak 2024, lanjut Rafli, BNPT juga memberikan perhatian pada intoleransi dan politik identitas yang diusung oleh kelompok atau kontestan tertentu untuk memenangi kontestasi.
“Saat ini saja sudah mulai muncul benih-benih intoleransi di medsos akibat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat, “ ujarnya.
Kemungkinan bakal dimainkannya lagi politik identitas terutama dengan mengapitalisasi agama seperti terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 bukanlah ilusi, mengingat isu tersebut sangat mudah untuk digunakan memprovokasi umat yang rata-rata rendah literasi politiknya.
Benih intoleransi, seperti larangan mengucapkan Natal pada rekan, tetangga atau kerabat pemeluk Kristiani yang dihembus-hembuskan oleh tokoh-tokoh agama yang radikal ternyata juga masih terasa di tingkat akar rumput.
Padahal, tokoh-tokoh agama moderat seperti Pro. Quraish Shihab atau budayawan kondang, MH Ainun Najib misalnya, sudah mengklarifikasi, tidak ada larangan untuk mengucapkan selamat pada hari-hari raya keagamaan umat lainnya.
Di lingkungan hunian atau grup WA, ucapan semacam itu makin langka, mengingat walau pun mereka paham, mengucapkan selamat pada hari raya keyakinan lain bukan dosa, sebagian masih enggan atau “takut” dicela oleh kelompok garis keras.
Intoleransi dunia maya, naik
Sementara itu, potensi radikalisme di dunia maya, menurut Rafli, terus meningkat seiring masifnya penggunaan internet sejak pandemi Covid-19.
BNPT selama 2022 menemukan lebih 600 situs dan akun di berbagai platform yang memuat narasi berunsur radikal atau konten propaganda.
Untuk itu, BNPT bersama pemangku pendidikan lain seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta duta damai untuk mengedukasi dan menyampaikan kontranarasi pada masyarakat.
Sedangkan untukmenghadapi ancaman terorisme di ruang siber, BNPT bekerjasama dengan kementerian atau Lembaga terkait untuk melakukan pencegahan melalui patroli siber, takedown dan penegakan hukum.
Sebaliknya, Direktur the Indonesian Intelligence Institute Ridlwan Habib meminta segenap pemangku kepentingan tidak cepat puas dengan hasil survei IPR tersebut.
“Negara tidak boleh menurunkan kewaspadaan terhadap ancaan radikalisme dan intoleransi, terlebih di tahun politik 2023, “ ujarnya.
Alasannya, tidak sedikit narapidana terorisme (napiter) yang kembali melakukan terror. Berdasarkan data dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri pada 2009 -2022 ada 87 eks napiter yang kembali melakukan serangan teror atau menjadi residivist.
Salah satu diantaranya ialah Agus Suyatno atau Agus Muslim, pelaku bom bunuh diri di halaman Polsek Astanaanyar, Bandung awal Desember lalu.
Dalam suatu forum diskusi soal terorisme, (27/12) lalu, anggota Staf Direktorat Identifikas dan Sosialisasi Densus 88 Komisaris Vanggivantozy mengemukakan, kehadiran residivist tak hanya memicu aksi perseorangan oleh dirinya, tetapi juga bisa memengaruhi orang lain untuk melakukan aksi terorisme.
Waspada dan waspada! Jangan pilih calon yang masih mengapitalisasi agama atau menggunakan politik identitas guna menggapai ambisi kekuasaannya.
