DI ERA globalisasi saat ini interaksi dan mobilitas kunjungan dan kepergian manusia antarnegara sulit dibatasi, sehingga konsekuensinya diperlukan kerjasama dan juga transparansi khususnya terkait pandemi Covd-19.
Hal itulah yang diminta oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) kepada China agar transparan dan terbuka untuk berbagi data kasus terbaru yag rill dan spesifik terkait Covid-19 untuk pembelajaran bagi negara lain dan agar mereka mampu merespons secara efektif.
Persoalannya, angka nyata kasus Covid-19 di China saat ini tidak diketahui dunia luar setelah otoritas negara Tirai Bambu itu tidak lagi merilis data terakhir sejak 25 Desember lalu dan data yang tersedia hanya sampai 23 Desember lalu dengan 3.761 kasus baru.
Alasannya, data hanya disampaikan secara terbatas untuk tujuan penelitian saja, tidak untuk dipublikasikan secara luas, apalagi ke pihak asing.
Jadi pihak luar hanya bisa mereka-reka terjadinya lonjakan Covid-19 akibat pemunculan varian dan sejumlah subvarian virus Omicron berdasarkan tayangan TV atau berita di koran atau medsos tentang antrian panjang di pusat-pusat kremasi, RS yang kewalahan menerima pasien baru dan rakyat yang memborong obat-obatan di apotik.
Tak ayal, Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sendiri mencemaskan kebijakan China tersebut, padahal pihaknya segera akan mengirimkan bantuan yang diperlukan jika China meminta.
Tak hanya WHO, Taiwan yang memisahkan diri dari China dan China yang sebaliknya menganggap negara pulau itu masih wilayahnya, melalui Presiden Tsai-Ing Wen, menyatakan siap mengulurkan tangan kepada tetangganya serumpun itu jika dibutuhkan.
Sebaliknya, Presiden China XI Jin Ping dalam pidato tahun baru dengan nada optimistis menyebutkan, secercah harapan sudah muncul seiring langkah negaranya memasuki tahapan baru upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.
China yang mengawali terdeteksinya kasus Covid-19 di kota Wuhan, medio Desember 2019 lalu dengan cepat menjadi pandemi global, semula dipuji WHO karena dengan kebijakan lockdown ketat, dalam beberapa bulan sudah berhasil mengendalikannya.
Namun kemudian, China juga dikecam dunia, karena begitu cepat mengakhiri lockdown, sehingga tidak hanya di negara itu, lonjakan Covid-19 global kembali terjadi akibat pemunculan varian baru Omicron dan sejumlah subvariannya.
China kembali melakukan lockdown ketat di sejumlah kota dan wilayah awal Nov.2022, namun kali ini memicu maraknya aksi unjukrasa penduduk yang sudah jenuh kegiatan usahanya terhalang di tengah pandemi.
Lebih takut akan risiko politik di dalam negerinya, pemerintah China akhirnya mengalah dan mencabut kebijakan lockdown dan melonggarkan sejumlah prokes Covid-19 termasuk testing bagi para pelaku perjalanan.
Berdasarkan sumber-sumber tidak resmi di China, lonjakan hebat kasus-kasus Covid-19 yang didominasi subvarian Omicron terjadi di sejumlah wilayah, bahkan di Propinsi Zhejiang pada akhir Des. lalu tercatat 1-juta kasus infeksi sehari.
Akibat ketertutupan informasi yang akurat tentang perkembangan Covid-19 di China, sejumlah negara seperti AS, Australia, Inggeris, Itali, Kanada dan Malaysia dan Korea Selatan mewajibkan tes Covid bagi pelaku perjalanan dari China.
Indonesia yang memiliki interaksi tinggi dengan China, baik pelaku perjalanan akibat pertalian keluarga, wisatawan atau pebisnis dan pekerja, selayaknya juga memberlakukan pengawasan ketat bagi pelaku perjalanan dari negeri itu.(AP/AFP/Reuters/ns)
