KEPEMIMPINAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama 100 hari “sukses” mengguncang dunia, penuh kontroversi dan menuai pro-kontra termasuk di kalangan rakyatnya sendiri.
AFP mencatat rangkaian keputusan besar Presiden ke-47 AS dari Partai Republik itu sepanjang 100 hari di singgasananya di Gedung Putih mengubah arah politik LN negaranya dan menimbulkan gejolak di pasar keuangan global serta memicu pro-kontra di dalam negeri.
Dalam kurun waktu kurang dari empat bulan, berikut ini adalah kebijakan dan momen kontroversial selama masa pemerintahan Trump.
Pada hari pertama dilantik pada jabatan persiden kedua kalinya, 20 Januari 2025, Trump lagsung tancap gas, menciptakan rekor baru menandatangani 26 dekrit eksekutif dalam sehari.
Salah satu keputusan pertamanya adalah menarik AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan memberikan pengampunan kepada para perusuh yang menyerbu Gedung Capitol empat tahun lalu.
Lalu dalam pertemuan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu (4/2) Trump mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza yang porak-poranda akibat bombardemen negara Yahudi itu sejak 8 Okt. 2023.
Perang Gaza kali ini berawal dari serbuan mendadak kelompok Hamas ke Israel Seratan yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240-an lainnya pada 7 Okt. 2023. Israel dengan brutal membalasnya selang sehari kemudian dengan bombardemen ke wilayah itu sampai hari ini yang sudah menewaskan lebih 51.000 warga Palestina.
Trump menyebut Gaza bakal menjadi icon destinasi wisata “Riviera Timur Tengah” jika direvitalisasi, dan warga Palestina dapat direlokasi (diusir-red) ke tempat lain, misalnya ke negara negara-negara Arab atau ke Indonesia.
Namun segera setelah usul tersebut dipublikasikan, Trump mendapat kecaman dari komunitas int’l dan ditolak oleh negara-negara Arab dan juga Indonesia yang disebut-sebutnya sebagai tempat relokasi.
Merapat ke Rusia
Sementara itu, melalui percakapan telpon selama 90 menit dengan Presiden Rusia Vladimir Putin (12/2) mengakhiri isolasi diplomatik hubungan kedua negara adidaya itu. Hubungan kedua pemimpin makin erat dengan pertemuan-pertemuan yang mengesampingkan negara-negara Eropa, serta pertukaran tahanan antarkedua negara.
Sikap Trump itu berbeda dengan pendahulunya, Joe Biden, yang mengutuk keras serangan Rusia ke Ukraina.
Wapres AS JD Vance (mewakili Trump tentunya-red) mengeluarkan pernyataan mengejutkan para pemimpin Eropa di Konferensi Keamanan Munich.
Ia menuduh para pemimpin Eropa yang notabene adalah mitra stretegis AS selama ini dianggap membatasi kebebasan berbicara, kurang berkontribusi dalam pertahanan, dan gagal mengatasi masalah imigrasi.
Teguran tersebut menandai perubahan besar dalam hubungan trans-Atlantik yang selama ini terjalin terutama terkait peran AS dalam Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Trump menghendaki, Eropa lebih banyak memberikan kotribusi anggaran pertahanan, melepaskan ketegantungan dan tidak membebani AS lagi.
Tidak tau berterima kasih
Sementara itu, Trump dan Vance dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih, AS (28/2) mengecam Zelenskyy di depan awak media dengan menuduhnya kurang berterima kasih atas bantuan AS dalam perang melawan Rusia selama ini.
Trump menuntut Ukraina mengembalikan bantuan militer yang diberikan dalam perang melawan Rusia. Hingga kini, Trump terus menekan Ukraina agar menerima gencatan senjata yang diusulkan dengan melepaskan wilayah Crimea kepada Rusia.
Crimea yang merupakan wilayah Ukraina berpenduduk mayoritas etnis Rusia dianeksasi sepihak oleh Rusia pada 2014.
Di dalam negeri, kebijakan Trump yang menuai kontroversi a.l. sanksi pembekuan dana 400 juta dollar AS (sekitar Rp7 triliun) bagi Universitas Columbia, dengan tuduhan membiarkan aksi anti-Semitisme di lingkungan kampus.
Lalu juga, Universitas Harvard mengalami pembekuan dana sebesar 2,2 miliar dollar AS (sekitar Rp 37 triliun) dan diancam kehilangan status lembaga nirlaba karena menolak pengawasan ketat dari pemerintah.
Deportasi massal geng El Salvador
Trump menggunakan undang-undang era perang untuk mendeportasi lebih dari 200 tersangka anggota geng ke penjara di El Salvador.
Tindakan ini menuai gugatan hukum hingga ke Mahkamah Agung, dan pemerintah dituduh mengabaikan perintah pengadilan terkait penghentian kebijakan deportasi.
Trump (26/3) kembali menyuarakan keinginannya agar AS menguasai Greenland, karena menganggap wilayah itu penting untuk keamanan internasional.
Namun, keinginan Trump ini seolah tidak disambut baik oleh rakyat dan PM Greenland. Hal itu terbukti dengan diabaikannya kunjungan delegasi AS ke Greenland oleh warga lokal dan pemerintah (28/3).
Trump mengumumkan tarif besar terhadap banyak negara, setelah menuduh mereka “memeras” AS meskipun ditangguhkan selama 90 hari.
Trump terus menetapkan tarif tinggi untuk China hingga 245 persen. Kebijakan ini mengguncang pasar global, mendorong harga emas naik tajam, dan melemahkan nilai dollar.
Apa lagi kejutan yang akan dilakukan Presiden Trump ke depannya? Hikmahnya, agar tiap negara, termasuk Indonesia terus memperkokoh ketahanan politik dan ekonominya. (AFP/ns)
